BACAAJA, JAKARTA – Situasi politik Indonesia lagi panas-panasnya. Aksi demo besar-besaran yang awalnya damai, tiba-tiba jadi brutal. Ada penjarahan, pembakaran, bahkan sempat terdengar suara bom molotov. Pemerintah langsung gercep. Presiden Prabowo pun akhirnya angkat suara.
Di Istana Negara, bareng para ketua umum partai dan pimpinan DPR/MPR, Prabowo kasih pidato yang tegas banget. Bahasa sederhananya: “Demo yang anarkis itu bukan kebebasan berekspresi. Itu udah makar.”
Yes, kamu nggak salah baca. Kata Prabowo, aksi-aksi massa yang udah kelewat batas, apalagi pake kekerasan, udah bukan bagian dari penyampaian aspirasi. Tapi dia juga ngasih penegasan: “Kalo aspirasinya murni dan disampaikan dengan damai, itu harus dihormati.”
So, pemerintah sebenarnya gak anti-demo, tapi anti-rusuh.
Yang bikin pidato ini makin viral adalah teguran keras Prabowo ke DPR. Nggak cuma omongan kosong, ada aksi nyata:
- Anggota DPR yang ketahuan terlibat atau bikin pernyataan provokatif bakal dicopot. Mulai efektif 1 September 2025.
- Semua anggota DPR sementara dilarang ke luar negeri. Jadi, no more studi banding ke Eropa sambil healing dulu.
- Beberapa fasilitas DPR juga dikurangi, sebagai bentuk penyesuaian atas krisis kepercayaan publik.
Langkah ini katanya sebagai bentuk tanggung jawab moral, dan bukti bahwa elit juga bisa ditegur kalau perlu.
Prabowo juga minta semua pihak, terutama lembaga negara, buat lebih peka dan gak tutup kuping sama suara rakyat. Dia bilang, “Rakyat kita pintar. Kalau mereka turun ke jalan, pasti ada yang mereka rasakan. Tapi jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak yang punya niat buruk.”
Reaksi publik? Campur aduk. Banyak anak muda di media sosial yang bilang ini langkah berani. Tapi ada juga yang khawatir kebijakan ini bisa disalahgunakan buat bungkam kritik. Di sisi lain, warganet juga ngerasa “akhirnya ada tindakan nyata ke DPR yang sering dibilang ‘kebal’.(*)
