Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Puan Minta Penjelasan Menbud soal Hari Kebudayaan Nasional: Jangan Eksklusif, Harus Milik Semua
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Pendidikan

Puan Minta Penjelasan Menbud soal Hari Kebudayaan Nasional: Jangan Eksklusif, Harus Milik Semua

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober menuai sorotan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait kebudayaan tak boleh menimbulkan kontroversi dan harus mewakili seluruh elemen bangsa secara inklusif.

T. Budianto
Last updated: Juli 15, 2025 5:56 pm
By T. Budianto
2 Min Read
Share
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: Ist)
SHARE

NARAKITA, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Ia meminta Kementerian Kebudayaan memberikan penjelasan terbuka agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar serta argumentasinya terkait hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).

Menurut Puan, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat universal dan lintas generasi, sehingga tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu atau diklaim secara eksklusif. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik, apalagi menyangkut identitas kebangsaan, harus berlandaskan nilai inklusif dan kejelasan argumentatif.

“Karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas zaman dan lintas generasi, maka tidak bisa hanya berdasarkan kepentingan tertentu. Harus dijelaskan secara menyeluruh,” ucap Puan.

Transparansi

Ia juga menegaskan pentingnya menjauhkan aspek kebudayaan dari potensi perpecahan sosial akibat keputusan yang tidak dikomunikasikan secara terbuka. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar masyarakat memahami dan menerima keputusan tersebut.

“Jangan sampai kebijakan ini malah menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Menteri Kebudayaan harus menjelaskan dasar penetapan Hari Kebudayaan ini dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Hari Kebudayaan Nasional ditetapkan jatuh pada 17 Oktober berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 7 Juli 2025.

Fadli Zon menyebutkan, pemilihan tanggal itu merujuk pada momen penting 17 Oktober 1951 ketika Presiden Soekarno menetapkan lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui PP Nomor 66 Tahun 1951.

Namun, penetapan ini menuai pertanyaan dari sejumlah kalangan karena dinilai belum melibatkan partisipasi publik secara luas. Puan pun berharap pemerintah mengedepankan dialog dan keterbukaan agar Hari Kebudayaan Nasional benar-benar mencerminkan kebersamaan dalam keberagaman budaya Indonesia. (*)

You Might Also Like

Pemerintah Wacanakan Belajar Di Rumah Untuk Anak Sekolah, Nasib MBG Nih?

Komitmen Naik, Harapan Guru Madrasah Makin Terasa Dekat

Pidato Berapi-api di PBB: Momentum Emas atau Janji Manis Prabowo di Panggung Dunia?

Gandeng P4S Joyo Tentrem, UNS Sulap Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

Puan: Banjir Bali Butuh Ditangani Cepat, Ada Citra Indonesia yang Dipertaruhkan di Sana

TAGGED:fadli zonhari kebudayaan nasionalpuan maharani
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Puan Tegaskan Pembahasan RUU KUHAP Terbuka dan Tidak Terburu-buru
Next Article Puan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Pelengkap, Bukan Pesaing Sekolah Formal

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

SAKSI SIDANG--Pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Ana Devi (berkerudung) meninggalkan sidang usai bersaksi dan berdebat dengan terdakwa Sudewo, Senin (27/7/2026). (bae)

Sidang Bupati Pati Nonaktif Panas, Sudewo Muntab Merasa ‘Ditantang’ Pegawai KPK

JALIN MOU--Unwahas dan Govokasi Maxwell menjalin kerja sama. (ist)

Unwahas Gandeng Maxwell, Mahasiswa Dibekali Skill Biar Siap Kerja

SIDANG KORUPSI--Bupati Pati nonaktif, Sudewo, menjalani sidang kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/7/2026). (bae)

Sudewo Pati Ngaku Gak Percaya Mistis, Bantah Terima Gratifikasi Keris

SEKJEN PDIP - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. (ist)

30 Tahun Kudatuli, Sekjen PDIP Desak Pemerintah Bongkar Kasus hingga Tuntas: Jangan Tutup Mata!

KAMAR MAYAT - Korban tewas diantar ke ruang jenazah. (grafis/wahyu)

Kepala Rumah Tangga Eks-Jampidsus Febrie Tewas Misterius, Sengaja Dihabisi?

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Pendidikan

Jateng Pertahankan Guru Non-ASN

Mei 27, 2026
Ilustrasi pengangguran.
Pendidikan

Lulusan Kampus dan Gen Z Nyumbang Pengangguran Paling Banyak pada 2025

September 18, 2025
Pendidikan

Tim Ekspedisi Patriot IPB Gelar FGD Bahas Pengembangan Sagu di Kawasan Transmigrasi Salor

Oktober 12, 2025
Info

Peringatan Keras Puan Puan: Jangan Ada Lagi Kasus Ibu-Bayi Mati Kayak di Papua

November 25, 2025

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Puan Minta Penjelasan Menbud soal Hari Kebudayaan Nasional: Jangan Eksklusif, Harus Milik Semua
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?