BACAAJA, KUPANG – Isu penyelesaian damai dalam kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi berinisial RMW (21) yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede akhirnya mendapat tanggapan tegas dari Polri. Bareskrim memastikan perkara tersebut masih berjalan dan tidak dihentikan hanya karena kabar perdamaian yang beredar di media sosial.
Kepolisian meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang menyebut korban dan terlapor sudah berdamai. Proses hukum tetap berlanjut di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), sementara perkembangan penanganannya terus dipantau oleh Bareskrim.
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menegaskan kabar penyelesaian damai tersebut tidak benar.
“Jadi, kalau teman-teman mungkin membaca di Instagram dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin itu saya sampaikan tidak betul, seperti itu ya,” kata Nurul di Mabes Polri.
Kasus Sudah Naik ke Tahap Penyidikan
Penanganan perkara yang melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Kupang itu kini telah memasuki tahap penyidikan. Polda NTT menaikkan status perkara setelah menggelar gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026).
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan bermula ketika korban bersama seorang perempuan berinisial EK mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang di kompleks rumah dinas Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Keduanya datang pada Rabu (11/11/2026) malam setelah EK menjanjikan pekerjaan kepada korban. Namun, sebelum mendapatkan pekerjaan tersebut, korban diminta bertemu langsung dengan Yosef Lede.
Sekitar pukul 20.00 Wita, keduanya tiba di rumah jabatan dan bertemu dengan Yosef. Setelah pertemuan berlangsung, EK diduga diminta keluar ruangan sehingga korban berada sendirian bersama bupati.
Dalam laporan yang ditangani polisi, Yosef diduga menarik korban ke kamar tidur dan melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Rabu malam dan berlanjut hingga Kamis (12/11/2026) dini hari.
Setelah kejadian itu, Yosef diduga memasukkan uang tunai Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum memintanya keluar dari kamar.
Saat korban keluar, EK disebut sudah menunggu di luar ruangan. Perempuan tersebut diduga mengancam akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan apabila korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
EK juga diduga mengambil uang Rp3 juta yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tas korban.
Ibu kandung korban kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke SPKT Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.14 Wita. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Komnas Perempuan Soroti Dugaan TPPO
Kasus ini turut mendapat perhatian Komnas Perempuan. Lembaga tersebut menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan penerapan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak menilai tawaran pekerjaan yang diduga digunakan untuk membawa korban ke rumah jabatan bupati perlu diperiksa secara serius.
“Pasal TPPO relevan karena korban diduga direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual,” kata Sondang.
Selain TPPO, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga dinilai relevan untuk diterapkan.
Pasal 23 UU TPKS secara tegas mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.
Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Siti Aminah Tardi, juga mendorong penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Menurut dia, polisi perlu memeriksa apakah tawaran pekerjaan yang diberikan kepada korban sejak awal memang menjadi bagian dari rencana untuk membawanya ke lokasi terjadinya dugaan eksploitasi seksual.
“Saya mendorong penyidik untuk memeriksa kemungkinan penerapan Pasal 6C dan 12 UU TPKS, TPPO dan KUHP agar seluruh rangkaian perbuatan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.
Menteri HAM Minta Bupati Dicopot Jika Terbukti
Desakan agar perkara ini ditangani secara serius juga datang dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Pigai meminta Yosef Lede dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan kejahatan seksual. Menurutnya, status sebagai kader Partai Gerindra maupun pejabat publik tidak boleh menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa.
“Termasuk bupati tersebut, kalau terbukti memang melakukan kejahatan seksual, kemudian dia adalah kader partai berkuasa, copot! Proses. Tidak ada ampun-ampun,” tegas Pigai.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga menyatakan akan mengawal penanganan kasus tersebut. Dia bahkan telah menghubungi Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto untuk membahas perkembangan perkara.
Pigai menyatakan sependapat dengan sikap tersebut. Dia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan tanpa memandang latar belakang partai politik pihak yang dilaporkan.
Sementara itu, Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT. Dia juga menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik apabila diperlukan.
Ketika ditanya mengenai tuduhan dugaan pemerkosaan tersebut, Yosef tidak memberikan jawaban secara langsung dan menyerahkan penjelasan kepada penasihat hukumnya.
“Nanti penasihat hukum yang akan menyampaikan,” ucapnya.
Hingga kini, perkara tersebut masih dalam penanganan penyidik. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan belum menjadi putusan pengadilan dan seluruh pihak tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. (*)

