BACAAJA, JAKARTA – 254 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Dari total 580 anggota DPR RI, yang hadir pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda pengesahan RUU Perampasan Aset, hanya 254 orang anggota.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan menyampaikan, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir telah ditandatangani 361 anggota. Dari jumlah tersebut, 254 orang hadir, sementara lainnya berhalangan karena izin, sakit, dan alasan lain.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan.
Disebut Jadi Penantian Selama 18 Tahun
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menyebut regulasi ini merupakan penantian masyarakat selama 18 tahun sekaligus hasil kerja panjang Komisi III sejak September 2025.
“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal proses pembentukan regulasi tersebut.
Menurutnya, Dasco telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan RUU sejak Agustus 2025.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Kini, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi agenda penting DPR. Publik menantikan bagaimana aturan tersebut nantinya dapat memperkuat upaya negara dalam merampas aset hasil tindak pidana. (*)

