Karena itu, sosok yang layak menjadi Wakil Presiden semestinya tidak hanya dilihat dari elektabilitas maupun popularitasnya. Ada kualitas pribadi dan kemampuan kepemimpinan yang juga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Dalam ajaran Islam, jabatan publik merupakan amanah yang tidak boleh diberikan sembarangan. Al-Qur’an bahkan memberikan sejumlah pedoman mengenai karakter orang yang pantas memegang tanggung jawab besar. Setidaknya, ada lima kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk menilai calon Wakil Presiden.
1. Punya Integritas, Bukan Sekadar Janji Politik
Kriteria pertama adalah amanah. Seorang Wakil Presiden harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun menguntungkan kelompok tertentu.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan harus diberikan kepada orang yang memang layak menerimanya. Kedekatan dengan penguasa, hubungan keluarga, atau kekuatan partai politik tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran.
Integritas juga terlihat dari konsistensi antara ucapan dan tindakan. Bukan hanya pandai menyampaikan janji ketika berkampanye, tetapi juga mampu membuktikan komitmennya setelah mendapatkan kepercayaan rakyat.
2. Cakap Mengurus Negara, Bukan Cuma Punya Niat Baik
Niat baik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjalankan pemerintahan. Seorang Wakil Presiden juga harus memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan membaca persoalan bangsa.
Al-Qur’an memberikan gambaran mengenai pentingnya kompetensi melalui kisah Nabi Yusuf AS. Ketika menawarkan diri mengelola perbendaharaan Mesir, beliau berkata:
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
Artinya: “Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).
Ada dua kualitas yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, yakni mampu menjaga amanah dan memiliki pengetahuan.
Keduanya sangat relevan dengan tugas seorang Wakil Presiden. Sebab, posisi tersebut membutuhkan kemampuan mengambil keputusan, memahami persoalan pemerintahan, serta bekerja sama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan negara.
3. Adil kepada Semua Rakyat
Pemimpin tidak boleh hanya memperhatikan orang-orang yang mendukungnya. Setelah mendapatkan amanah, kepentingan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas, tanpa membedakan latar belakang politik, agama, suku, maupun kondisi sosial.
Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl: 90).
Prinsip keadilan ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai calon pemimpin.
Seorang Wakil Presiden harus mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Kebijakan yang diambil juga semestinya tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Dengan kata lain, pemimpin yang baik bukan hanya membela pendukungnya, tetapi juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang memiliki pilihan politik berbeda.
4. Mau Mendengar, Tidak Merasa Paling Benar
Kriteria berikutnya adalah memiliki sikap terbuka dan mengedepankan musyawarah. Dalam menjalankan pemerintahan, seorang Wakil Presiden tidak bisa bekerja hanya berdasarkan kemauan pribadi.
Ia harus mampu berdialog, menerima masukan, menghargai perbedaan pendapat, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
Allah SWT menggambarkan karakter orang-orang beriman melalui firman-Nya:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya: “Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).
Ayat tersebut mengajarkan bahwa persoalan bersama perlu diselesaikan melalui pertimbangan dan pembicaraan yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam konteks pemerintahan, musyawarah menjadi penting agar keputusan tidak lahir dari sikap sewenang-wenang.
Wakil Presiden juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi, bukan justru memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
5. Berani Membela Kebenaran
Kriteria terakhir adalah keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan. Seorang Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi pengikut yang selalu membenarkan keputusan penguasa.
Jika ada kebijakan yang menyimpang atau berpotensi merugikan masyarakat, ia harus berani menyampaikan kritik dan mengingatkan pihak terkait.
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan.” (QS. An-Nisa: 135).
Pesan ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus tetap dijaga dalam situasi apa pun.
Loyalitas kepada Presiden maupun kelompok politik tidak boleh membuat seorang Wakil Presiden mengabaikan kebenaran. Justru keberanian menyampaikan hal yang benar menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan.
Jabatan Tinggi Harus Diimbangi Tanggung Jawab Besar
Lima kriteria tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menilai kelayakan pemimpin hanya dari kesalehan pribadi atau popularitas politik. Ada perpaduan antara akhlak, kemampuan, keadilan, keterbukaan, dan keberanian yang harus dimiliki.
Karena itu, masyarakat perlu melihat lebih jauh ketika menilai sosok yang pantas menjadi Wakil Presiden. Jangan sampai penilaian hanya berhenti pada janji politik, dukungan partai, atau kedekatan dengan tokoh tertentu.
Hal yang jauh lebih penting adalah melihat rekam jejak, kapasitas, serta kesungguhannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan sekadar posisi bergengsi yang patut dibanggakan. Jabatan merupakan amanah besar yang setiap keputusan dan tindakannya kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. (*)

