BACAAJA, NGAWI– Aturan pajak daerah hingga penataan infrastruktur telekomunikasi menjadi bahasan DPRD Kabupaten Ngawi. Sebanyak empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Ngawi, belum lama ini.
Rapat yang berlangsung di aula DPRD Kabupaten Ngawi itu dipimpin Ketua DPRD Yuwono Kartiko. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan penjelasan terhadap empat Raperda, yakni perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan kedua Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Baca juga: Ngawi Jadi Pusat Pesta Olahraga Pelajar Jatim
Ony menjelaskan, perubahan aturan pajak dan retribusi daerah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuat proses pemungutan lebih tertib, efektif, dan efisien. Kebijakan tersebut juga diharapkan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan Ngawi terhadap dana transfer pemerintah pusat bisa dikurangi.
Namun, penguatan PAD bukan berarti semua pelaku usaha harus ikut menanggung beban pajak. Pemkab Ngawi justru menyiapkan perlindungan bagi UMKM. Usaha makanan dan minuman dengan omzet di bawah Rp6 juta per bulan direncanakan dibebaskan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Perbedaan Penafsiran
Regulasi itu juga akan memperjelas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk memperbarui definisi, objek pajak, serta tarif retribusi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Ini untuk menyesuaikan Perda dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023 dan memperbarui definisi, objek pajak, dan tarif retribusi agar tidak ada beda tafsir antara petugas dan masyarakat,” ujar Ony.
Baca juga: Kangsantri, Marketplace untuk Dongkrak Kemandirian Pesantren di Ngawi
Sementara itu, perubahan kedua Perda Nomor 8 Tahun 2021 dilakukan untuk menyesuaikan susunan kelembagaan daerah dengan regulasi terbaru, yakni Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.
Penyesuaian tersebut mencakup pengintegrasian urusan Ekonomi Kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, penegasan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), serta penetapan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (tebe)
