Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjelang hari pemungutan suara pada 10 Desember 2026. Waktu persiapan semakin mepet, sehingga seluruh tahapan diminta berjalan sesuai jadwal agar pergantian kepemimpinan di tingkat desa tidak terganggu.
Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Mapolres Purbalingga, baru-baru ini.
Dimas mengingatkan, tahapan Pilkades kini memasuki fase penting. Apalagi, pesta demokrasi tingkat desa tersebut tinggal sekitar satu bulan lagi.
“Kita harus mengawal tahapan ini dengan ketat. Waktu menuju hari pemungutan suara tinggal satu bulan lagi. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu proses pergantian kepemimpinan di desa,” kata Dimas.
Menurutnya, suksesnya Pilkades bukan hanya diukur dari kelancaran pemungutan suara. Lebih dari itu, proses pergantian kepala desa harus berjalan mulus agar pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Terlebih, masa jabatan kepala desa definitif di 184 desa yang mengikuti Pilkades tersebut akan berakhir pada Maret 2027.
Pemkab Akui Anggaran Pengamanan Terbatas
Selain memastikan tahapan berjalan sesuai rencana, Pemkab Purbalingga juga mulai memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan pengamanan.
Dimas menyatakan pemerintah daerah mendukung langkah Polres Purbalingga dalam memetakan kebutuhan personel dan berbagai potensi gangguan selama proses pemilihan.
Namun, persoalan anggaran menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan. Dimas mengakui kondisi fiskal daerah saat ini memiliki keterbatasan sehingga pemenuhan kebutuhan pengamanan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya mencari solusi agar kebutuhan pengamanan Pilkades bisa terpenuhi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres terkait hal-hal yang bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Meskipun saat ini kondisi keuangan daerah memiliki keterbatasan, kami terus mencari jalan keluar terbaik untuk menyukseskan Pilkades,” ujarnya.
Polisi Petakan Desa Rawan Konflik
Sementara itu, Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan, rapat koordinasi lintas sektoral dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkades.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain potensi konflik hukum, gesekan sosial, hingga perselisihan antarkelompok pendukung calon kepala desa.
Menurut Hendry, perbedaan pilihan dalam Pilkades berpotensi memunculkan ketegangan jika tidak diantisipasi sejak awal. Karena itu, kepolisian akan melakukan langkah mitigasi secara menyeluruh, terutama di desa-desa yang masuk kategori rawan.
Upaya tersebut mencakup pengawalan keamanan, pemantauan perkembangan situasi, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi.
Dengan melibatkan berbagai pihak, Polres Purbalingga berharap seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 berlangsung aman dan kondusif.
Sebanyak 537 bakal calon yang telah mendaftar kini menjadi bagian dari kontestasi di 184 desa. Sementara itu, satu desa masih harus menuntaskan persoalan kekurangan pendaftar sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. (*)
