BACAAJA, JAKARTA – Kasus kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan di Pangandaran, Jawa Barat, berbuntut panjang. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak TNI mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan dan intimidasi di lingkungan pesantren tersebut.
Tak cukup hanya dijatuhi sanksi disiplin, oknum prajurit itu diminta dipecat dari dinas militer sekaligus diproses secara pidana. Abdullah menilai, tindakan kekerasan terhadap santri merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh diselesaikan sebatas pemeriksaan internal.
Desakan tersebut disampaikan Abdullah di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Politisi PKB yang akrab disapa Abduh itu menegaskan, institusi TNI harus menunjukkan sikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegasnya.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) malam. Seorang anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi Ponpes Nurul Bayan sekitar pukul 01.00 WIB dengan maksud menemui pimpinan pesantren.
Namun, kedatangannya justru berujung keributan. Saat diarahkan menuju kediaman Kiai Utay, prajurit tersebut malah berbalik arah dengan alasan bokongnya terasa panas.
Dia kemudian masuk ke ruangan tempat para santri sedang mengaji. Bahkan, oknum tersebut disebut tetap mengenakan sepatu saat berada di dalam ruangan.
Situasi makin memanas ketika dia masuk ke asrama putra dan melakukan pemukulan terhadap sejumlah santri. Akibat kejadian itu, enam santri dilaporkan menjadi korban kekerasan.
Tidak berhenti sampai di situ, oknum tersebut juga sempat berusaha masuk ke asrama putri. Beruntung, para santriwati langsung bergerak menghadang dan menutup pintu sehingga upaya tersebut gagal.
Sekitar 30 menit berselang, aksi intimidasi kembali terjadi. Kali ini, seorang santriwati didesak untuk memberikan nomor telepon pribadinya.
Saat permintaan itu ditolak, oknum tersebut justru mengeluarkan ancaman. Santriwati itu disebut harus menyerahkan nomor telepon jika ingin tetap selamat.
Dalam laporan kejadian tersebut, pelaku juga diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol saat mendatangi pesantren.
TNI Diminta Perketat Pengawasan Anggota
Abdullah meminta dugaan konsumsi alkohol tersebut ikut ditelusuri dalam pemeriksaan. Menurutnya, aparat tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya penyalahgunaan zat yang dapat memicu tindakan membahayakan masyarakat.
Dia juga mendorong TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan dan pengawasan personel. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pemeriksaan urine secara berkala.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujarnya.
Enam Santri Butuh Pemulihan Psikologis
Dampak kejadian tersebut ternyata bukan hanya luka fisik. Enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis setelah insiden berlangsung.
Bahkan, tiga santri memilih langsung pulang pada malam kejadian karena kondisi yang mereka alami.
Abdullah meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memastikan seluruh korban mendapat pendampingan. Pemulihan juga perlu diberikan kepada santri lain yang ikut menyaksikan atau terdampak peristiwa tersebut.
Menurutnya, penanganan korban tidak boleh berhenti pada pengobatan fisik. Trauma dan rasa takut yang muncul setelah kejadian juga harus ditangani agar aktivitas belajar di pesantren bisa kembali berjalan dengan aman.
Dia menegaskan, negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada para santri. Seluruh kebutuhan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis, diminta ditanggung sehingga keluarga korban tidak terbebani.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh. (*)
