BACAAJA, JAKARTA – Rokok elektronik atau vape tidak hanya menjadi persoalan gaya hidup. Produk yang populer di kalangan anak muda itu juga berpotensi dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkotika dan zat psikoaktif terlarang.
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menilai ancaman tersebut menjadi alasan pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menghentikan peredaran vape di Indonesia.
Koordinator Advokasi IYCTC, Daniel Beltsazar, mengungkapkan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) selama Januari-September 2026. Sebanyak 98 persen sampel cairan vape yang diperiksa dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.
“Ketika zat psikoaktif seperti THC atau amfetamin masuk ke dalam cairan vape, kerusakan otak dan kontrol impuls pada remaja menjadi tidak terhindarkan,” kata Daniel.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan persoalan vape bukan sekadar tren gaya hidup. Cairan rokok elektronik berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi zat terlarang.
Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, mengatakan vape selama ini kerap dipasarkan dengan citra lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan, produk tersebut sering dipromosikan sebagai alternatif bagi orang yang ingin berhenti merokok.
Padahal, menurut Manik, rokok elektronik tetap mengandung zat adiktif dan memiliki risiko kesehatan. Bentuknya yang menyerupai perangkat elektronik biasa juga membuat penggunaannya mudah disamarkan dan sulit dideteksi.
IYCTC pun meminta pemerintah tidak hanya membatasi penggunaan vape di lingkungan institusi tertentu, tetapi mengambil kebijakan lebih luas untuk menghentikan peredarannya.
Manik menilai persoalan ini perlu ditangani secara menyeluruh karena produk tembakau alternatif tidak hanya berupa vape dengan cairan nikotin. Ada pula produk olahan tembakau berbentuk cair, padat, maupun bentuk lainnya yang dikonsumsi menggunakan alat pemanas elektronik.
Dia juga mengingatkan Indonesia tertinggal dari sejumlah negara Asia Tenggara yang telah melarang vape. Brunei Darussalam menerapkan larangan sejak 2010, disusul Thailand dan Kamboja pada 2014 serta Singapura pada 2018.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan bahaya rokok konvensional. Pembatasan vape tanpa pengendalian rokok biasa dikhawatirkan hanya membuat pengguna berpindah ke produk tembakau lainnya.
Dia menyebut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,9 juta atau 7,4 persen merupakan anak berusia 10-18 tahun. (bae)
