BACAAJA, SEMARANG – Pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2027 masih tersendat. Pasalnya, data yang menjadi dasar perhitungan dari pemerintah pusat hingga kini belum diterima Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.
Data tersebut meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang nantinya menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan dalam merumuskan rekomendasi upah minimum.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, saat menerima audiensi perwakilan buruh di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, tanpa data tersebut, Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi belum dapat menggelar sidang untuk membahas dan merumuskan rekomendasi upah minimum 2027.
“Teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maupun provinsi belum bisa melaksanakan sidang dalam rangka merumuskan, membahas, dan merekomendasikan upah minimum tahun 2027,” ujarnya, Kamis (13/11/2026).
Menurutnya, data pengupahan bersumber dari pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah diterima, data tersebut akan disampaikan kepada gubernur, kemudian diteruskan kepada bupati/wali kota dan Dewan Pengupahan sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, Disnaker Jateng mencatat sudah ada sekitar tiga konsep atau usulan pengupahan yang disampaikan kelompok buruh dan federasi pekerja kepada pemerintah provinsi.
Usulan tersebut memiliki perbedaan, termasuk terkait besaran KHL. Salah satu konsep yang disampaikan buruh bahkan mengusulkan angka KHL sebesar Rp16 juta.
Meski demikian, pemerintah masih akan mencermati seluruh usulan tersebut dengan membandingkannya terhadap data resmi yang nantinya diterima.
“Kita lihat, kita kaji untuk selanjutnya apakah nanti kita juga harus melihat kaitannya dengan regulasi yang ada,” katanya.
Disnaker Jateng juga menyatakan akan mengikuti sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan mengenai regulasi baru, termasuk kebijakan pengupahan 2027.
Terkait jadwal penetapan, pihaknya menyebut PP Nomor 49 mengatur batas penetapan upah minimum provinsi pada 21 November. Namun, pemerintah daerah masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari kementerian mengenai ketentuan yang akan menjadi pedoman. (dul)
