BACAAJA, JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri mulai terkuak lebih jauh. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan rantai komando yang bermula dari mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga memerintahkan Irjen Pol Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” kata Suyudi saat rapat kerja yang membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah persoalan lainnya.
Menurut Suyudi, instruksi tersebut tidak disertai prosedur administrasi resmi. Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkapnya.
Empat Tahap Penyadapan
Suyudi kemudian membeberkan bagaimana dugaan penyadapan itu dijalankan. Ada empat tahapan yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Tahap pertama dimulai dengan memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem atau provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan sejumlah nomor ke sistem LIMS tanpa lebih dulu memeriksa apakah nomor tersebut berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Berikutnya, penyadapan dilakukan menggunakan perangkat lunak PenLink’s X (PLX). Melalui sistem tersebut, komunikasi dari nomor yang menjadi target bisa diakses.
Pada tahap ketiga, petugas diduga mendengarkan sekaligus mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman itu kemudian diolah menjadi transkrip untuk memudahkan pembacaan isi komunikasi.
Tahap terakhir adalah menyampaikan laporan hasil penyadapan secara berjenjang. Laporan tersebut diduga mengalir dari petugas kepada Kabakmon, kemudian Slamet Uliandi, hingga akhirnya diteruskan kepada Listyo Sigit.
“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” jelas Suyudi.
Data Penyadapan Diduga Dihapus
Tak hanya mengungkap alur pelaksanaan, Suyudi juga menyinggung dugaan penghilangan data penyadapan.
Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus. Penghapusan itu disebut dilakukan atas perintah Ahrie Sonta dan kemudian dieksekusi oleh tim TSU.
Kasus ini sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso.
Sasaran penyadapan diduga bukan hanya Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis LSM hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
Empat Petinggi Polri Dijerat Pasal Berlapis
Dalam perkara ini, Slamet Uliandi dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, dijerat Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Mereka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Pemaparan Kapolri di DPR ini membuka gambaran lebih luas mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal di tubuh Polri. Rantai perintah, penggunaan sistem teknologi, hingga dugaan penghapusan data kini menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara tersebut. (*)
