BACAAJA, SOLO – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Koperasi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), karena terlibat kasus suap, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Di Jawa Tengah (Jateng) saja, dalam rentang waktu Januari-Oktober 2026 sudah 6 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Dari enam kepala daerah yang terjaring OTT KPK, semuanya adalah bupati.
Keenam bupati di Jateng yang terjaring OTT KPK adalah: Bupati Pati Sudewo; Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman; Bupati Sukoharjo Etik Suryani; Bupati Pemalang Anom Widiyantoro; dan terbaru adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK membuat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto heran. Menurutnya, masih saja ada kepala daerah yang berani melakukan korupsi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi.
Bacaaja: Tangkap Hamenang dan Luthfi, OTT KPK di Klaten Sita Rp1 Miliar
Bacaaja: Kronologi Bupati Klaten Hamenang Terjaring OTT KPK: Dijemput di Rumah Dinas, Dibawa ke Mapolresta Klaten
Bima mengaku tidak habis pikir dengan sikap kepala daerah yang masih nekat melakukan pelanggaran. Padahal, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berulang kali mengingatkan mereka tentang potensi dan indikasi korupsi di daerah.
“Saya tidak habis pikir, teman-teman kepala daerah itu masih berani untuk melawan arus. Arusnya kan sekarang arus pemberantasan korupsi,” kata Bima di Solo, Sabtu (17/10/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama KPK telah melakukan langkah pencegahan dengan mengumpulkan kepala daerah. Mereka diberi pemahaman mengenai berbagai potensi kerawanan korupsi di wilayah masing-masing.
“Pak Mendagri berkeliling bersama Ketua KPK mengumpulkan kepala daerah untuk mengingatkan dan membuka data-data potensi korupsi dan indikasi korupsi. Itu sudah dilakukan,” ujarnya.
Bima berharap berbagai upaya tersebut bisa menjadi peringatan serius bagi kepala daerah agar tidak terseret kasus korupsi. Namun, menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dengan imbauan dan peringatan.
Ia menilai pemerintah juga perlu membenahi sistem yang selama ini berpotensi membuka celah korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi tidak seharusnya hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, kata Bima, mencakup sistem partai politik, pengaderan, sistem pemilu, hingga pengadaan barang dan jasa.
“Perlu diseimbangkan antara law enforcement, penegakan hukum, dan pembenahan sistem. Jangan sampai hanya di ujungnya saja,” katanya.
Menurut Bima, pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir agar ruang bagi praktik korupsi semakin sempit. Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan peringatan kepada kepala daerah atau penindakan terhadap mereka yang sudah tersangkut perkara.
Opini WTP Bukan Alasan Mengendurkan Pengawasan
Bima juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah. Menurutnya, opini tersebut tetap penting untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan.
Namun, predikat WTP tidak boleh membuat pengawasan dan penegakan hukum diabaikan. Kepala daerah tetap harus terlibat langsung dalam mengawasi pengelolaan keuangan di wilayahnya.
“WTP itu perlu. Itu penting untuk membuat sistem keuangan lebih transparan. Tapi harus diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum,” tuturnya.
Saat ditanya apakah kasus korupsi yang muncul menunjukkan adanya persoalan di tubuh BPK, Bima meminta agar lembaga dan individu yang melakukan pelanggaran dibedakan.
“Ini kan oknumnya, bukan lembaganya, bukan programnya. Oknumnya yang harus kita tertibkan,” tandasnya.
Tetapkan Tiga Tersangka
Sebelumnya diberitakan, KPK menggelar OTT di Kabupaten Klaten pada Kamis (15/10/2026) dan mengamankan sejumlah orang. Namun, tak semua yang diamankan menjadi tersangka.
Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), menjelaskan bahwa total ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1. Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Bupati Klaten periode 2025-2030;
2. Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU), Kalan BPK Jawa Tengah (Jateng);
3. Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Taufik. (*)
