BACAAJA, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta pemerintah tak buru-buru menganggap persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong selesai setelah Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengajukan pengunduran diri. Ia justru mendorong agar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mempertimbangkan penangguhan pengunduran diri tersebut.
Menurut Pangeran, Mashudi masih punya peran penting untuk mengawal evaluasi dan pembenahan di jajaran pemasyarakatan. Baginya, persoalan di Lapas Cibinong membutuhkan penyelesaian menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat.
Sebelumnya, Pangeran mengapresiasi langkah Mashudi yang mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Ia menilai sikap tersebut menunjukkan keberanian mengambil tanggung jawab di tengah persoalan yang sedang menyorot lingkungan pemasyarakatan.
“Pak Mashudi telah menunjukkan jiwa besar. Dalam masa genting, beliau berani mengambil sikap, tetap bekerja, dan menjaga kewibawaan institusi. Sikap seperti ini patut diapresiasi,” ujar Pangeran, Jumat (2/10/2026).
Namun, Pangeran menegaskan mundurnya seorang pejabat bukan otomatis menjadi jalan keluar dari masalah. Ia ingin Mashudi tetap mendapat kesempatan untuk ikut mengawal evaluasi sekaligus memastikan pembenahan berjalan sampai tuntas.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pergantian orang, melainkan perbaikan manajemen secara menyeluruh. Tata kelola harus dirapikan, pengawasan diperkuat, dan sistem harus dibangun agar lebih baik serta tidak memberi ruang bagi kejadian serupa untuk terulang,” katanya.
Ia meminta persoalan yang terjadi di Lapas Cibinong dibongkar secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi tak hanya menyasar kejadian yang muncul di permukaan, tetapi juga perlu melihat akar masalah, proses pembangunan, pihak-pihak yang terlibat, hingga mekanisme pengawasan.
Pangeran juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak ditarik menjadi persoalan politik yang diarahkan kepada satu periode pemerintahan atau pihak tertentu. Menurutnya, fokus utama harus tetap pada pencarian masalah dan perbaikan sistem pemasyarakatan.
Lapas Cibinong sendiri berdiri berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada 2007. Lapas tersebut mulai beroperasi pada Januari 2008, jauh sebelum Joko Widodo menjabat sebagai presiden pada 2014.
Karena itu, Pangeran meminta semua pihak tetap tenang dan mengedepankan kepentingan institusi. Setiap keputusan, menurutnya, harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan persoalan diselesaikan secara tuntas, menjaga wibawa institusi, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kita menghormati sikap Pak Mashudi, tetapi kita juga berharap beliau tetap diberi ruang untuk membantu menyelesaikan persoalan ini sampai benar-benar selesai,” tuturnya.
Komisi XIII DPR RI, lanjut Pangeran, akan terus mengawasi pelaksanaan tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengawasan itu termasuk memastikan evaluasi dan pembenahan dilakukan secara terbuka, serius, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Jangan Berhenti di Pengunduran Diri
Pangeran kembali menekankan bahwa persoalan Lapas Cibinong tidak boleh selesai hanya karena ada pejabat yang mengundurkan diri. Pembenahan manajemen pemasyarakatan justru harus menjadi pekerjaan utama agar masalah serupa tak kembali muncul.
“Jangan sampai persoalan ini berhenti pada mundurnya pejabat. Yang harus kita pastikan adalah pembenahan manajemen pemasyarakatan berjalan nyata, akuntabel, dan berkelanjutan. Kewibawaan institusi harus dipulihkan melalui sistem yang kuat, bukan hanya melalui tindakan administratif,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi pada 1 Oktober 2026. Kementerian memastikan pelayanan publik dan tugas pemasyarakatan tetap berjalan selama proses administrasi pengunduran diri tersebut berlangsung. (*)
