BACAAJA, JAKARTA – Sejumlah menteri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan sekaligus persiapan pembiayaan program jaminan kesehatan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu pejabat yang hadir. Selain Budi, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Budi mengatakan pemerintah sudah menyepakati suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Tambahan dana itu diharapkan membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo Minta Kondisi BPJS 2027 Dibedah
Budi mengatakan tambahan dana Rp20 triliun akan membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada tahun ini. Namun, perhatian Prabowo tidak berhenti pada persoalan keuangan jangka pendek.
Presiden ingin mendapat gambaran mengenai kondisi BPJS Kesehatan pada 2027 dan tahun-tahun setelahnya. Menurut Budi, kondisi keuangan BPJS perlu dibenahi agar keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
“Bapak Presiden ingin di-update bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya. Karena itu harus diperbaiki,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta.
Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian karena persoalan BPJS Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan satu sektor. Kondisi keuangan, pembayaran kepada rumah sakit, hingga kualitas pelayanan menjadi bagian yang ikut disoroti.
Bukan Cuma Soal Uang
Budi menegaskan perbaikan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada suntikan dana. Pemerintah juga ingin memastikan tambahan dukungan tersebut berdampak pada layanan yang dirasakan langsung oleh peserta.
Menurutnya, BPJS perlu meningkatkan kualitas pembayaran kepada rumah sakit. Di sisi lain, rumah sakit juga dituntut memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya dari sisi keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit,” ujar Budi.
Dengan begitu, pembenahan diharapkan tidak hanya membuat arus pembayaran BPJS lebih lancar. Peserta juga diharapkan mendapatkan layanan yang lebih baik ketika datang ke fasilitas kesehatan.
Antrean Panjang Jangan Terulang
Salah satu persoalan yang ikut menjadi perhatian adalah antrean pasien. Budi mengingatkan jangan sampai kondisi keuangan BPJS sudah diperbaiki, tetapi masyarakat masih harus menunggu terlalu lama ketika mengakses layanan kesehatan.
Ia juga menyoroti keluhan soal perbedaan akses antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Pemerintah ingin memastikan peserta BPJS tidak mendapat perlakuan yang membuat mereka lebih sulit memperoleh layanan.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antreinya tetap lama,” kata Budi.
Menurut dia, persoalan pelayanan di rumah sakit masih banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu, pembenahan BPJS Kesehatan perlu dilihat dari ujung ke ujung, mulai dari kemampuan pembiayaan hingga pengalaman pasien saat menerima layanan.
Suntikan Rp20 Triliun Harus Berdampak
Tambahan anggaran Rp20 triliun menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah juga ingin dukungan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas sistem secara keseluruhan.
BPJS Kesehatan diharapkan mampu menjaga pembayaran kepada fasilitas kesehatan tetap lancar. Rumah sakit pun diharapkan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tidak membedakan peserta berdasarkan status kepesertaan.
Pertemuan di Istana tersebut sekaligus menjadi pembahasan awal mengenai keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan pada 2027. Pemerintah ingin memastikan persoalan keuangan dan pelayanan bisa ditangani bersama agar masyarakat tidak terus berhadapan dengan antrean panjang maupun keluhan akses layanan. (*)
