NAKITA, JAKARTA – Maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim usaha di Indonesia, mendapat sorotan luas publik. Netizen bahkan menyebut ‘negara ormas’ untuk menggambarkan peran negara yang kalah oleh ormas.
Bahkan, peran negara yang seolah kalah oleh ormas ini mendapat sorotan media asing dari Hongkong.
Merespons makin mengguritanya ormas pengganggu, Menko Polkam Budi Gunawan (BG) menegaskan bahwa pemerintah akan menindak keras premanisme dan aktivitas ormas yang mengganggu masyarakat, investasi, dan ketertiban umum.
“Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial,” tegas BG dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/5/2025).
Belakangan, sejumlah ormas bertindak melampaui negara dan merusak iklim investasi di Indonesia. Terbaru, GRIB Jaya bahkan menyegel pabrik di Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Gangguan ormas terhadap rencana pendirian pabrik raksasa otomotif China, BYD di Subang, Jawa Barat, mendapat sorotan tajam dari media Tiongkok.
Pabrik BYD di Subang akan memiliki kapasitas produksi 150.000 unit kendaraan listrik (EV) per tahun, dengan rencana investasi 1,3 miliar dollar AS atau setara Rp 20,3 triliun.
Media asal China menulis bahwa impian Indonesia menjadi pusat kekuatan kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara sedang berbenturan dengan musuh lama yaitu kelompok kriminal terorganisir atau preman.
“Kelompok penegak hukum bayangan ini, yang sudah lama menjadi momok bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil, kini dituduh mengganggu proyek pabrik senilai US$1 miliar milik produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD — sebuah proyek yang dianggap sebagai tonggak penting masa depan ekonomi nasional,” tulis artikel South China Morning Post, Rabu (7/5/2025).
Media tersebut juga menyebut bahwa Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, mengatakan keterlibatan preman dalam investasi besar tidak mengejutkan.
“Ketika sebuah perusahaan besar akan masuk ke suatu daerah (di Indonesia), biasanya mereka akan bertemu dengan tokoh-tokoh lokal dan berurusan dengan mereka,” katanya.
Adanya dugaan aksi premanisme di pabrik BYD, timbul ke permukaan pada 20 April 2025 usai Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memenuhi undangan kunjungan ke pabrik BYD di Shenzhen, China.
Eddy kemudian meminta pemerintah menindak tegas premanisme yang menghambat laju investasi di Tanah Air.
Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther Pandjaitan, yang dimintai konfirmasi hanya menyampaikan saat ini proses persiapan dan pembangunan berjalan dengan baik, tanpa menyinggung apakah kabar dimaksud benar atau tidak.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan bahwa aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu proyek industri seperti dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998.
Negara tak akan diam
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) menegaskan bahwa pemerintah akan menindak keras premanisme dan aktivitas ormas yang mengganggu masyarakat, investasi, dan ketertiban umum.
BG menegaskan, negara tidak akan diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial.
BG menyatakan bahwa ormas-ormas bermasalah telah jelas mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.
Untuk menjaga ketertiban dan rasa aman, mantan Kepala BIN ini juga menyatakan bahwa pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu untuk menangani premanisme dan ormas bermasalah. Satgas ini, yang melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait, akan berfokus pada pembinaan ormas yang mengganggu keamanan dan investasi.
Sejumlah pengusaha mengungkapkan kekhawatiran mereka akibat tindakan premanisme ormas, seperti pemaksaan Tunjangan Hari Raya (THR) dan jatah proyek.
Di antaranya adalah Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Ketua DPD Aptrindo Banten Syaiful Bahri, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, Wakil Ketua Umum API Ian Syarief, dan Ketua DPD Aptrindo Banten Syaiful Bahri. (*)
