BACAAJA, JAKARTA — Daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dibenahi. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima setelah dilakukan pemutakhiran data sasaran program.
Kepala BGN Sudaryono menyebut sekolah yang dicoret bukan sembarang satuan pendidikan. Sebagian besar merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, lembaga pendidikan yang punya kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta sekolah yang dinilai sudah kuat secara finansial.
Menurut Sudaryono, sekolah-sekolah tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan pendidikannya secara mandiri sehingga tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena itu, BGN memilih menata ulang sasaran agar layanan MBG bisa lebih fokus kepada satuan pendidikan yang memang membutuhkan.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya,” kata Sudaryono, Kamis (10/9/2026).
Pemutakhiran data tersebut dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.
Secara keseluruhan, data yang dihimpun mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Jumlah tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan sudah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum kebagian program tersebut.
BGN menyebut kelompok yang belum mendapatkan layanan itu akan menjadi bagian dari proses perluasan MBG. Namun, perluasan tidak dilakukan secara asal-asalan karena pemerintah akan melihat kebutuhan serta kondisi setiap daerah.
Data Penerima MBG Terus Dibersihkan
Sudaryono mengatakan pembaruan data diperlukan agar ekspansi MBG bisa berjalan lebih terukur. BGN tidak hanya menghitung berapa banyak sekolah yang harus dilayani, tetapi juga menentukan prioritas berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan penerima manfaat.
Menurut dia, proses tersebut penting supaya sasaran program tidak melenceng. Sekolah yang sudah mempunyai kemampuan finansial kuat dinilai tidak menjadi prioritas dibandingkan satuan pendidikan yang masih membutuhkan dukungan program pemerintah.
Di sisi lain, BGN justru menerima banyak pengajuan dari sekolah yang sampai sekarang belum memperoleh layanan MBG. Permohonan tersebut datang dari berbagai satuan pendidikan yang berharap bisa masuk dalam cakupan program.
Sudaryono memastikan pengajuan itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Setiap permohonan akan ditelusuri lebih dulu sebelum keputusan mengenai pemberian layanan dibuat.
BGN akan melakukan investigasi sekaligus pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan permohonan. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kapan dan bagaimana layanan MBG diberikan.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” ujar Sudaryono.
Dengan pemutakhiran tersebut, BGN ingin memastikan perluasan MBG berjalan sesuai skala prioritas. Program tidak sekadar mengejar jumlah sekolah yang terlayani, tetapi juga menyasar satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
Saat ini, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG. Jumlah itu menjadi ruang perluasan layanan BGN berikutnya, dengan proses yang akan dilakukan secara bertahap setelah data dan kondisi di lapangan dipastikan (*)
