BACAAJA, JAKARTA – Jakarta bersiap menghadapi gelombang aksi massa yang bakal memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026). Polisi pun mulai menyiapkan skema pengamanan supaya demonstrasi tetap berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas warga secara berlebihan.
Polda Metro Jaya menyebut pola pengamanan akan dibuat fleksibel. Artinya, jumlah personel dan langkah yang diambil bakal menyesuaikan situasi serta perkembangan di lapangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto meminta masyarakat tetap tenang. Ia memastikan kondisi Jakarta saat ini masih aman dan kondusif.
“Pengamanan kami siapkan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, aman, dan damai,” kata Budi, dikutip dari Kompas TV, Rabu (26/8/2026).
Polisi Antisipasi Penyusupan
Selain menjaga massa aksi, polisi juga mewaspadai kemungkinan adanya pihak lain yang mencoba menyusup dan memanfaatkan demonstrasi untuk memancing kericuhan.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, sejumlah langkah sudah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Patroli wilayah, pemantauan siber, kegiatan intelijen, hingga pemeriksaan di lapangan bakal diperkuat.
Menurut Roby, fokusnya bukan sekadar mengamankan lokasi demo, tetapi juga mencegah aksi disusupi kelompok yang punya agenda berbeda.
“Fokus kami agar kegiatan ini tidak disusupi orang-orang yang punya kepentingan lain, khususnya yang ingin merusak, membuat kerusuhan, atau memprovokasi,” ujar Roby.
Lalu Lintas Bisa Direkayasa
Arus kendaraan di sekitar Gedung DPR juga masuk dalam skema pengamanan. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas jika kondisi di lapangan mengharuskannya.
Namun, penutupan atau pengalihan jalan tidak akan langsung diberlakukan sejak awal. Polisi akan melihat situasi, terutama bila jumlah peserta aksi membesar dan mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas.
Banyak Kelompok Turun Aksi
Demo pada 27 Agustus tidak hanya diikuti satu kelompok. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa telah menyatakan bakal menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), misalnya, membawa tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga mendesak kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) ikut membawa tiga isu utama. Mereka mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, serta mendorong pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) juga dijadwalkan turun dengan sekitar 1.000 massa. Kelompok ini membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bencana, hingga pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, ada Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) yang datang dengan agenda berbeda. Massa dari Bangkalan, Jawa Timur, tersebut berencana menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan banyaknya kelompok dan beragamnya aspirasi yang dibawa, polisi kini memantau perkembangan situasi dari waktu ke waktu. Skema pengamanan pun akan terus disesuaikan dengan kondisi aktual di sekitar Gedung DPR. (*)
