BACAAJA, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali bikin Indonesia berhadapan dengan masalah lama. Presiden Prabowo Subianto diminta jangan cuma fokus memadamkan api, tetapi juga mengejar pihak yang diduga menjadi sumber persoalan.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella menilai penindakan tegas menjadi kunci agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Menurutnya, masyarakat kini menunggu bukti nyata dari janji pemerintah untuk membereskan persoalan tersebut sampai ke akar.
Rio menyampaikan pandangan itu setelah memimpin Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Hanura tingkat DPC se-Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Senin (24/8/2026). Ia meminta aparat tidak ragu menindak pelaku, termasuk jika kasusnya melibatkan kepentingan korporasi.
Jangan Cuma Tegas di Pernyataan
Rio mengingatkan, pernyataan pemerintah soal tindakan keras terhadap pelaku karhutla harus benar-benar diwujudkan di lapangan. Jangan sampai publik hanya mendengar janji penindakan, tetapi ujung-ujungnya tidak ada langkah hukum yang terasa.
“Yang paling penting sekarang, masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla atau tidak. Jangan sampai presiden menyatakan akan mengambil tindakan tegas, tapi setelah selesai tindakan tegasnya tidak ada,” kata Rio.
Ia melihat karhutla sudah seperti penyakit musiman yang terus muncul. Periode Agustus hingga Oktober bahkan kerap menjadi masa yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Rio, pola tersebut sebenarnya bisa dibaca lebih awal. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat semestinya bisa melakukan pencegahan sebelum kebakaran meluas dan asap terlanjur menyebar.
“Hampir setiap tahun terjadi karhutla, tinggal besar atau kecil skala bencananya. Harusnya itu sudah bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Jangan Biarkan Korporasi Main Api
Dampak karhutla, kata Rio, tidak berhenti pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Kabut asap yang muncul juga bisa ikut membawa citra buruk Indonesia ke mata dunia.
Ia mencontohkan kabut asap akibat karhutla bahkan pernah berdampak ke negara tetangga. Sebanyak 15 sekolah di Malaysia sempat diliburkan akibat kondisi asap.
“Selain menjadi isu nasional, ini menggambarkan wajah Indonesia di luar negeri jika terus berulang,” kata mantan Sekjen Partai Nasdem tersebut.
Karena itu, Rio meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tebang pilih. Individu maupun perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan untuk kepentingan bisnis harus berhadapan dengan sanksi yang serius.
“Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, presiden harus memberikan sanksi keras. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti untuk kepentingan korporasi, mereka sangat pantas diberi tindakan tegas,” tegasnya.
Puluhan Orang Sudah Jadi Tersangka
Sementara itu, penanganan kasus karhutla juga terus berjalan. Bareskrim Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dari 89 laporan polisi terkait kasus karhutla.
Kasus tersebut ditangani oleh sembilan Polda, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
Data tersebut menunjukkan proses hukum terhadap pelaku sudah berjalan. Namun, Rio menilai penindakan harus terus didorong agar tidak berhenti pada pelaku lapangan saja jika ditemukan bukti adanya pihak yang mengatur atau mendapat keuntungan dari pembakaran.
Konsolidasi Task Force DPP Hanura di Palangkaraya turut dihadiri Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Indah Sri Rezeki, serta anggota Task Force Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing.
Ketua DPD Hanura Kalimantan Tengah Heriadi bersama jajaran pengurus DPD dan DPC se-Kalteng juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Bagi Rio, karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api. Kalau ingin benar-benar putus dari siklus tahunan, pemerintah harus berani mencari siapa yang bermain, membuktikan kesalahannya, lalu menjatuhkan sanksi yang bikin jera. (*)
