BACAAJA, JAKARTA – Peneliti media dan politik Buni Yani meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengurangi agenda safari politiknya. Menurut dia, perhatian Jokowi sebaiknya diarahkan pada proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
Pernyataan itu disampaikan menyusul kunjungan Jokowi ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang belakangan ramai diperbincangkan. Agenda tersebut dinilai memunculkan beragam respons di tengah masyarakat.
Buni Yani menilai aktivitas keliling ke berbagai daerah justru memunculkan kesan sebagai upaya menjaga citra politik di hadapan publik. Ia berpandangan langkah tersebut kurang tepat dilakukan saat persoalan hukum masih berjalan.
“Lebih baik fokus menyelesaikan proses persidangan daripada terus berkeliling,” ujar Buni Yani, Senin (3/8).
Menurutnya, perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah seharusnya menjadi perhatian utama. Ia menilai penyelesaian melalui jalur hukum akan lebih bermanfaat dibanding menjalani agenda politik di berbagai daerah.
Buni Yani juga berpendapat masyarakat sudah mampu menilai sendiri dinamika yang terjadi. Karena itu, ia meyakini kegiatan safari politik tidak akan banyak memengaruhi pandangan publik.
Ia menambahkan, perkembangan sidang justru akan menjadi perhatian yang lebih besar. Menurutnya, setiap tahapan proses hukum akan menjadi tolok ukur dalam melihat penyelesaian polemik yang selama ini berkembang.
Selain itu, Buni Yani turut menyinggung perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia menilai proses hukum sebaiknya dihormati dan dijadikan prioritas.
Di sisi lain, kunjungan Jokowi ke NTT juga diisi agenda budaya. Dalam lawatan itu, Jokowi menerima gelar Sesepuh Raja-Raja Timor dari delapan raja yang memiliki wilayah kerajaan di Pulau Timor.
Prosesi penobatan berlangsung saat rangkaian Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, Sabtu (1/8). Acara tersebut ikut menyita perhatian publik karena berlangsung di tengah polemik yang masih bergulir.
Hingga kini, safari politik Jokowi maupun proses hukum terkait polemik ijazah masih menjadi perbincangan. Berbagai pandangan terus bermunculan, sementara proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
