BACAAJA, JAKARTA – Hasil survei terbaru soal kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memantik banyak perhatian. Penurunan angka dukungan dinilai menjadi alarm agar pemerintah segera melakukan pembenahan di dalam Kabinet Merah Putih.
Survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo pada Juli 2026 berada di angka 51,1 persen. Sementara 46,9 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas, dan 2,1 persen lainnya memilih tidak menjawab.
Riset tersebut melibatkan 749 responden. Selisih yang semakin tipis antara kelompok puas dan tidak puas dinilai menjadi sinyal bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
Jika melihat ke belakang, angkanya turun cukup jauh. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo masih mencapai 81,2 persen.
Sejumlah persoalan disebut ikut memengaruhi perubahan persepsi publik. Kondisi ekonomi, dinamika politik, hingga penegakan hukum menjadi isu yang paling sering disorot masyarakat.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi besar terhadap para pembantunya di kabinet.
Menurutnya, kinerja sejumlah menteri dan wakil menteri belum mampu menjawab harapan masyarakat. Bahkan, beberapa justru lebih sering menjadi bahan polemik dibanding menghadirkan terobosan.
Ia menilai kondisi tersebut paling terasa pada sektor ekonomi, penegakan hukum, politik, hingga pengelolaan lingkungan.
Karena itu, perombakan kabinet dianggap bisa menjadi momentum untuk memperbaiki performa pemerintahan sekaligus mengembalikan optimisme publik.
Haris berpandangan kursi menteri sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai bidangnya.
Kalangan akademisi, guru besar, teknokrat, hingga praktisi profesional dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat kualitas pemerintahan apabila diberi ruang.
Namun jika tetap memilih kader partai politik, Haris berharap Presiden mengutamakan kompetensi, bukan sekadar faktor politik.
Ia juga menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih yang berukuran besar. Menurutnya, semakin banyak anggota kabinet, semakin besar pula anggaran operasional yang harus disiapkan negara.
Karena itu, setiap kementerian dituntut mampu menunjukkan hasil kerja yang jelas agar penggunaan APBN benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Haris menegaskan Presiden tidak perlu khawatir melakukan penyegaran apabila memang dibutuhkan. Pergantian pejabat merupakan hal yang wajar selama bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia meyakini masyarakat akan memberikan penilaian positif apabila perubahan tersebut menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Di era digital seperti sekarang, kata Haris, pemerintah juga bisa dengan mudah membaca respons masyarakat melalui berbagai platform media sosial.
Percakapan publik di ruang digital dinilai menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan laporan internal, tetapi juga lebih terbuka mendengar aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Haris, kepercayaan publik masih bisa dipulihkan apabila pemerintah mampu menghadirkan perubahan yang nyata melalui kinerja kabinet yang lebih solid, profesional, dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. (*)
