BACAAJA, SEMARANG- Aksi warga Desa Nglebak, Kabupaten Blora yang patungan memperbaiki jalan rusak sempat menuai pujian. Gotong royong itu dinilai menunjukkan kepedulian warga ketika akses jalan tak kunjung diperbaiki.
Tapi di balik aksi tersebut, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno justru mengingatkan agar kondisi seperti itu tidak dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab, memperbaiki jalan sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai, fenomena warga patungan perbaiki jalan rusak merupakan potret kuatnya gotong royong sekaligus bentuk respons keterlambatan pemerintah.
Baca juga: Perbaikan Jalan Kalipancur Dikebut
Menurut Djoko, kasus seperti di Blora kini juga terjadi di banyak daerah. Warga memilih bergerak sendiri karena usulan perbaikan jalan berulang kali belum terealisasi akibat proses birokrasi yang panjang atau keterbatasan anggaran.
Padahal, kata dia, masyarakat sudah membayar pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, ketika warga masih harus patungan memperbaiki jalan, muncul pertanyaan soal efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Material Seadanya
Djoko yang merupakan Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu mengingatkan, perbaikan swadaya biasanya tidak mengikuti standar teknis. Material yang digunakan sering seadanya sehingga jalan berpotensi cepat rusak kembali dan bahkan bisa membahayakan pengguna.
Kalau kondisi seperti ini terus berulang, dampaknya bisa lebih luas. Bukan hanya kualitas jalan yang tidak merata, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem transportasi nasional dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Gotong royong warga adalah modal sosial yang luar biasa. Namun ia seharusnya menjadi solusi darurat, bukan menggantikan peran negara dalam menyediakan infrastruktur,” tegasnya, Minggu (12/7/2026).
Baca juga: Mohammad Saleh Minta Perbaikan Jalan Pantura Barat Dipercepat
Djoko berharap pemerintah daerah tidak menjadikan tingginya semangat gotong royong warga sebagai alasan untuk menunda perbaikan jalan. Menurutnya, tanggung jawab utama menyediakan infrastruktur yang layak tetap berada di tangan pemerintah.
Gotong royong memang salah satu kekuatan bangsa. Tapi kalau setiap jalan rusak harus diperbaiki lewat urunan warga, jangan-jangan nanti bayar pajak tinggal jadi rutinitas, sementara hasilnya masih harus dicicil dengan iuran tetangga. (bae)
