BACAAJA, KENDAL — Polemik soal aktivitas tambang galian C di Kabupaten Kendal lagi ramai dibahas warganet. Mulai dari kritik sampai keluhan warga berseliweran di media sosial dan bikin topik ini makin panas diperbincangkan.
Nggak mau situasi makin gaduh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal langsung gerak cepat. Mereka siap membuka ruang dialog buat mempertemukan warga, pemerintah, dan pihak-pihak terkait supaya persoalan ini bisa dibahas bareng-bareng.
Kesbangpol juga bakal koordinasi dengan Diskominfo dan Forkopimda Kendal untuk meredam kesimpangsiuran informasi yang beredar di media sosial.
Bacaaja: Pabrik Rp1,1 T di Kendal Siap Serap Ribuan Warga
Bacaaja: Robig Polisi Pembunuh Siswa SMK Kendalikan Peredaran Sabu, Dipindah ke Nusakambangan
Kepala Kesbangpol Kendal, Alfebian Yulando, bilang pihaknya bakal minta arahan lebih lanjut dari Bupati Kendal terkait langkah selanjutnya.
“Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Bupati dan meminta petunjuk lebih lanjut. Bersama Diskominfo, kami juga berupaya mengumpulkan admin-admin media sosial terkait agar berbagai informasi dan komentar yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi dengan baik,” ujar Alfebian, Rabu (3/6/2026).
Menurut Alfebian, media sosial sekarang punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Makanya, informasi yang beredar harus berimbang supaya masyarakat nggak cuma menerima satu sisi cerita.
“Kalau masyarakat hanya melihat satu sisi informasi tanpa penjelasan dari pihak lain, tentu bisa muncul persepsi yang berbeda-beda,” katanya.
Meski begitu, Kesbangpol memastikan tetap menghormati hak masyarakat buat menyampaikan kritik dan pendapat. Hanya saja, mereka berharap diskusi soal tambang ini nggak cuma berhenti di kolom komentar atau postingan medsos.
“Kami menghargai kritik dan aspirasi masyarakat. Tapi akan lebih baik kalau semua pihak bisa duduk bersama agar persoalannya dibahas secara terbuka dan solusi bisa dicari bersama,” lanjutnya.
Alfebian juga menjelaskan kalau urusan izin tambang sebenarnya jadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Namun di lapangan, pemerintah daerah tetap jadi pihak yang paling sering menerima keluhan warga.
Karena itu, Pemkab Kendal ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka supaya situasi tetap kondusif. Apalagi saat ini Kendal sedang berkembang jadi kawasan industri strategis yang membutuhkan suasana aman dan stabil untuk investasi. (*)
