Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Pemerintahan Prabowo percaya sekali bahwa negara adalah aktor ekonomi utama. Dengan gaya bahasa yang selalu menjadi korban, negara merampas apa yang bisa dirampas.
Bukan sekali ini Presiden Prabowo Subianto berfoto dan berpidato dengan latar tumpukan uang. Iya, itu uang kontan. Uang itu ditumpuk-tumpuk dan dilapisi plastik. Ini adalah sebuah teater. Prabowo menghadiri penyerahan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan. Nilainya Rp 11,4 triliun. Itu adalah hasil kerja dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Satgas PKH ini dibentuk pada Februari tahun lalu. Kejaksaan Agung melakukan penindakan terhadap perusahan-perusahan dan perorangan yang perkebunan atau pertambangan miliknya masuk ke dalam kawasan hutan. Hingga saat ini, kabarnya Satgas ini sudah berhasil “menertibkan” lebih dari dua juta hektar perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan.
Logikanya, karena perkebunan dan pertambangan ini melanggar atau menyerobot kawasan hutan, maka ia harus dihutankan kembali, bukan? Salah! Agak lain logika yang berlaku di sini. Kejaksaan Agung menetapkan perkebunan/ pertambangan itu sebagai sitaan. Satgas PKH mengambilalih. Terus, ya perkebunan ini dikelola oleh PT Agrinas Palma. PT ini adalah BUMN yang baru dibentuk pada akhir Februari, 2025. Hanya selisih sekitar 10 hari saja dari pembentukan Satgas PKH.
Para pemilik perkebunan itu dikenakan denda. Selain denda, kebun-kebun mereka dirampas oleh negara, diberikan kepada PT Agrinas Palma. Perusahan ini baru. Isinya banyak sekali jendral-jendral pensiunan. Bagaimanakah jutaan hektar perkebunan sawit dikelola oleh pensiunan perwira tinggi militer? Apakah mereka punya pengalaman mengelola kebun sawit?
Seperti yang Anda ketahui, perkebunan ya perkebunan. Ia punya manajemen. Ia punya buruh. Tanaman harus diberi pupuk, dipangkas, irigasinya harus baik. Semua ini butuh sistem dan skills untuk mengelolanya. Dan, tentu para mantan tentara ini tidak punya pengalaman spesifik. Lalu apa yang dilakukan? Saya dengar, para pemilik lama tetap mengelola perkebunan itu. Bedanya, sekarang mereka menjadi “plasma.” Dengan sistem ini, mereka membagi hasil dengan PT Agrinas Palma.
Ini adalah sistem baru: ikut panen, tanpa ikut nanem dan memelihara. Dalam ilmu ekonomi ini namanya: rente. Sesederhana itu. Itulah sebabnya, tidak banyak terdengar protes dari pemilik perkebunan sawit. Mereka tunduk saja. Didenda, ya dibayar. Diminta bagi hasil, ya dibagi. Keuntungan mereka menipis. Ya tidak apa-apa. Sawit masih merupakan bisnis yang menguntungkan. Apalagi di tengah krisis BBM sekarang ini.
Protes justru datang dari sudut yang tidak dinyana. Kamar Dagang dan Industri China melayangkan surat kepada Presiden Prabowo. Sebagiannya menyoal kebijakan pertambangan khususnya nikel. Mereka menyoroti perpajakan, royalti yang naik tidak tanggung-tanggung, dan pengetatan aturan yang melebihi batas, keharusan menyimpan 50% dari hasil ekspor di bank-bank Indonesia yang mengganggu cash flow perusahaan.
Selain itu pengusaha-pengusaha China ini mengeluhkan soal korupsi dan pemalakan oleh instansi-instansi resmi. Kuota tambang yang terus menyusut serta peraturan yang berubah-ubah terus. Kadin China ini juga menyinggung Satgas PKH. Ada perusahan China yang dikenakan denda US$180 juta (Rp 3,2 trilyun). Ya, tentu Rp 3,2 triliun itu mungkin yang ikut dipamerkan oleh Prabowo. Kita tidak tahu apakah pemerintahan ini peduli dengan suara investor-investor China ini. Menariknya, Kadin China ini tidak mengirim surat diam-diam. Mereka membukanya secara publik.
Ekonomi Indonesia saat ini berada dalam tekanan. Pemerintah mau mengontrol dan menguasai semuanya. Pemerintahan Prabowo percaya sekali bahwa negara adalah aktor ekonomi utama. Dengan gaya bahasa yang selalu menjadi korban, negara merampas apa yang bisa dirampas. Dan, seperti yang dikatakan oleh Ronald Reagan, “Pemerintah itu bukan solusi. Pemerintah itu adalah masalah!” Ujaran Reagan ini ada benarnya pada pemerintahan Prabowo.
Kemarin saya menonton reel tentang pedagang-pedagang kecil yang tertendang dari sistem ekonomi akibat MBG. Seorang bapak dalam film itu mengatakan, “Pak Prabowo mengatakan telah menciptakan 1 juta lapangan kerja dari MBG, tapi persis pada saat yang sama ia menciptakan 2 juta pengangguran.” Tidak ada angka yang pasti berapa banyak pedagang-pedagang terdepak dari habitat ekonomi sekolahan karena MBG. Namun, penjelasan ini masuk akal.
Deputi BGN, Nanik Deyang, beberapa waktu lalu berpidato soal BGN. Dia mengakui banyak kritik. Namun, dia kukuh bahwa konsepnya bagus. Pelaksanaannya di bawah yang amburadul, katanya. Ia menyalahkan para pengelola SPPG. Sama sekali tidak ada pikirannya bahwa programnya ini didesain untuk dikorupsi! Program MBG itu rusak, rusak dari sejak dalam pikiran! Mau diapain juga, selama desain kebijakannya tidak diubah secara radikal maka ia tidak akan jalan dan hanya menjadi sumber korupsi.
Program MBG dikecilkan dengan hanya untuk mereka yang membutuhkan (hanya 8% dari 82 juta penerima!) dan orang-orang yang mengelolanya—yang jelas-jelas sangat sangat tidak kompeten—harus dipecat semua. Ini jelas tidak mungkin karena ini proyek elektoral. Ini bukan proyek gizi. Begitulah. Penguasa-penguasa di dunia ini biasanya menenteramkan rakyatnya dengan dua hal: circuses and bread (sirkus dan roti). Artinya, bikin perutnya kenyang dan kasih mereka hiburan.
Di negeri ini, justru penguasanya yang jadi sirkus dan makan sendiri rotinya! (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
