BACAAJA, SEMARANG- Di balik tujuan efisiensi energi, kebijakan Work From Home (WFH) juga menyisakan pertanyaan besar: apakah sistem kerja ini benar-benar efektif, atau justru membuka celah penurunan produktivitas?
Ekonom Universitas Diponegoro (Undip), Nugroho SBM menilai, efektivitas WFH sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini dirancang dan diawasi. Salah satu sorotan utama adalah pemilihan hari pelaksanaan WFH yang jatuh pada hari Jumat. Menurutnya, keputusan ini berisiko menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Ada kemungkinan menyimpang dari tujuan karena dianggap sebagai long weekend,” jelasnya saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/4/2026). Alih-alih digunakan untuk bekerja dari rumah, WFH justru berpotensi dimanfaatkan sebagai waktu untuk bepergian. Jika hal ini terjadi, maka tujuan awal penghematan energi otomatis tidak tercapai.
Baca juga: Pemprov: Jumat Boleh WFH, Kecuali Eselon 1 dan 2
Selain itu, tantangan terbesar dari sistem WFH adalah pengawasan kinerja. Tanpa mekanisme kontrol yang jelas, sulit memastikan bahwa pegawai tetap bekerja secara optimal. “Produktivitas tenaga kerja bisa menurun jika tidak ada mekanisme pengawasan yang baik,” tegasnya.
Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur output kerja selama WFH. Berbeda dengan kerja di kantor yang lebih mudah dipantau secara langsung, sistem kerja jarak jauh membutuhkan pendekatan berbasis hasil, bukan sekadar kehadiran.
Efisiensi Biaya
Di sisi lain, WFH sebenarnya membuka peluang efisiensi biaya, baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Pengurangan penggunaan listrik, bahan bakar, dan operasional kantor dapat menekan pengeluaran secara signifikan.
Namun, efisiensi ini bersifat kondisional. Jika masyarakat justru menggunakan waktu WFH untuk aktivitas di luar rumah, maka penghematan tersebut menjadi tidak relevan.
Baca juga: Jumat WFH, Dinas Dipangkas, ASN Jateng Diajak Lebih “Hemat Mode”
Nugroho juga menekankan pentingnya batasan dalam penerapan kebijakan ini. Sektor pelayanan publik dan pendidikan, menurutnya, harus tetap berjalan secara langsung agar tidak mengganggu layanan masyarakat. Dengan berbagai catatan tersebut, ia menyimpulkan bahwa WFH lebih tepat dijadikan kebijakan situasional, bukan permanen.
Karena kalau kerja dari rumah rasanya kayak liburan, yang bahaya bukan cuma listrik yang gak jadi hemat, tapi juga target kerja yang diam-diam ikut “off”. (dul)
