BACAAJA, SEMARANG- Dorongan ASN naik transportasi umum mulai digaungkan Pemprov Jawa Tengah. Bahkan, kebijakan ini diklaim bisa menghemat BBM sampai hampir Rp50 miliar per tahun. Tapi di lapangan, masih ada PR yang belum kelar.
Bus Rapit Transit (BRT) Trans Semarang merupakan salah satu transportasi umum di Ibu Kota Jateng yang dikelola pemerintah kota. Akademisi Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang, Djoko Setijowarno menilai, Trans Semarang sebenarnya sudah cukup oke dibanding kota lain. Tapi masalah klasiknya masih sama, halte kurang, akses belum merata.
“Semarang itu sudah bagus. Dibanding kota lain cukup bagus. Saya sering bandingkan, dia nomor dua setelah Jakarta,” ujarnya saat dimintai komentar, Minggu (5/4/2026).
Meski begitu, Djoko bilang masih banyak yang harus dibenahi di level operasional. Terutama soal halte yang jadi titik krusial bagi penumpang. Ia mencontohkan kondisi di Jalan Pahlawan. Kawasan tempat kantor Pemprov Jateng ini justru belum punya halte yang memadai, padahal jadi salah satu jalur penting di pusat kota.
Pengadaan halte sebenarnya tidak memerlukan biaya tinggi jika didesain sederhana. Kalau pun itu belum sanggup, bisa dengan memberi tanda agar bus bisa berhenti minimal di depan kantor Pemprov.
Baca juga: BRT Mogok-Mogok? Wali Kota: Servis Total Mulai Sekarang!
“Kalau Trans Semarang akan digunakan ASN Pemprov, cukup tancapkan enam rambu bus stop di sepanjang Jalan Pahlawan. Tidak perlu bangun halte yang mahal,” katanya.
Menurutnya, langkah sederhana itu sudah cukup untuk mulai mendorong ASN beralih ke transportasi umum. Apalagi ada dua koridor Trans Semarang yang melintasi jalur tersebut. Rute itu di antaranya Meteseh-PRPP-Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas-Simpang Lima-RS Elisabeth. Tinggal bagaimana akses naik-turun penumpang dipermudah.
Djoko juga sempat menyentil wacana ASN wajib naik angkutan umum. Ia menilai kebijakan itu terkesan belum melihat kondisi di lapangan. “Kalau disuruh naik angkutan umum, berarti enggak paham. Wong di Jalan Pahlawan saja enggak ada halte,” celetuknya.
Jumlah Armada
Selain halte, persoalan lain ada di armada dan kapasitas. Saat ini, jumlah bus dinilai belum cukup kalau seluruh ASN benar-benar beralih ke Trans Semarang. “Kalau ASN disuruh naik, enggak cukup busnya. Sekarang saja sudah penuh, nanti tambah sumuk,” katanya.
Di sisi lain, Djoko tetap mengapresiasi komitmen Pemkot Semarang dalam pendanaan transportasi publik. Bahkan menurutnya, Semarang termasuk yang paling serius di Indonesia.
“Pendanaannya luar biasa. Bandung kalah, Surabaya kalah. Semarang itu sudah kuat, punya perda,” tegasnya. Ia menyebut, hanya segelintir daerah di Indonesia yang punya payung hukum kuat soal transportasi umum. Semarang jadi salah satunya.
Baca juga: Dari “Cumi-Cumi Darat” ke Bus Listrik: Semarang Mulai Move On dari Asap Hitam
Meski begitu, distribusi layanan masih belum merata. Dari ratusan kawasan perumahan, belum semuanya terlayani dengan baik oleh Trans Semarang. Kondisi ini bikin akses warga jadi timpang. Ada wilayah yang halte-nya berjejer, tapi ada juga yang nyaris tidak tersentuh layanan.
Di tengah dorongan penghematan energi, pembenahan ini jadi penting. Tanpa halte yang cukup dan armada yang memadai, ajakan pindah ke transportasi umum bakal sulit terealisasi.
Busnya sudah jalan, kebijakannya juga sudah jalan. Tinggal penumpangnya yang masih bingung, harus naik dari mana. (bae)
