BACAAJA, DEIYAI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi menuai penolakan di Papua. Kali ini, ribuan pelajar di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, turun ke jalan buat menyuarakan protes mereka, Rabu (26/2/2026).
Para siswa dari SD, SMP, sampai SMA kompak ikut aksi. Mereka mulai long march dari Lapangan Sepakbola Tomas Adii Waghete sekitar pukul 09.30 WIT, lalu berjalan menuju kantor bupati sambil menyuarakan tuntutan.
Aksi para pelajar ini juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian supaya tetap kondusif.
Bacaaja: Prihatin Kesehatan Mental di Papua, Psikolog Putri Lulusan SCU Ingin Mengabdi di Tanah Kelahiran
Bacaaja: Izin 128.000 Hektare Hutan Papua untuk Sawit Diam-diam Terbit, Masyarakat Adat Murka
Sesampainya di kantor bupati, para siswa langsung menyampaikan sikap tegas mereka.
“Kami pelajar Kabupaten Deiyai dengan tegas menolak makanan bergizi gratis di Deiyai. Setuju?” teriak salah satu orator aksi, Yohanes Koutoki.
“Setuju!” jawab ribuan siswa secara kompak.
Yohanes juga menyerukan penolakan terhadap pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, yang menurutnya, bisa berdampak kepada para pelajar di Deiyai.
Pemda respons aksi demonstrasi
Aspirasi para pelajar kemudian diterima oleh Sekretaris Daerah Deiyai, Melianus Pakage.
Ia mengatakan suara para pelajar akan disampaikan sebagai masukan. Namun, ia menegaskan kalau program MBG merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menghentikannya.
Menurutnya, nantinya akan ada lembaga khusus yang mengelola program ini sehingga aspirasi masyarakat tetap bisa ditampung.
Aksi di Deiyai ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pelajar di Kabupaten Paniai juga melakukan aksi serupa dengan berjalan kaki menuju kantor bupati.
Gelombang penolakan terhadap program MBG bahkan sudah muncul di beberapa wilayah lain di Papua seperti Jayapura, Yahukimo, Jayawijaya hingga Mimika.
Sebagian pelajar menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada pendidikan gratis dan perbaikan fasilitas sekolah, daripada program makan gratis.
Pemerintah tegaskan MBG tetap lanjut
Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan pemerintah menghormati pihak yang tidak ingin menerima program tersebut.
Menurutnya, program MBG sebenarnya ditujukan untuk kelompok yang membutuhkan, seperti pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Kalau yang berhak tidak ingin menerima, kami hormati,” ujarnya.
Meski begitu, pemerintah tetap melanjutkan program MBG yang saat ini disebut sudah berjalan di 38 provinsi di Indonesia. (*)
