BACAAJA, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi kurang terkenal. Meski secara data kinerjanya dinilai cukup baik, tapi masalahnya kerja itu belum sepenuhnya sampai ke telinga publik.
Banyak warga yang masih bertanya-tanya, gubernurnya sedang mengerjakan apa. Luthfi jarang muncul di lapangan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menilai, kondisi ini bukan soal kurang kerja, tapi kurang komunikasi. Menurut dia, Luthfi memang perlu pencitraan, tapi pencitraan yang wajar dan proporsional.
Baca juga: Kinerja Dipercepat, Pemprov Terapkan SOTK Baru
“Pencitraan itu perlu. Tapi nggak perlu juga berlebihan,” kata Nur Hidayat dalam acara di Semarang, Senin (23/2/2026) petang. Ia mengingatkan agar upaya menunjukkan kerja tidak berubah jadi aksi simbolik yang justru kehilangan makna.
“Tidak perlu sampai masuk gorong-gorong,” sindirnya merujuk pada aksi Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menyebut gaya kepemimpinan Luthfi dan wakilnya sejauh ini ibarat “rame ing gawe, sepi ing pamrih”. Banyak bekerja, tidak terlalu mengejar sorotan. Namun, prinsip itu tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Berhak Tahu
“Sepi ing pamrih bukan berarti publik nggak perlu tahu. Masyarakat punya hak tahu karena mereka membayar pajak dan memberi mandat,” jelasnya. Nur Hidayat menilai capaian Pemprov Jateng selama setahun terakhir sebagian besar masih disampaikan lewat angka dan laporan. Menurutnya, data itu perlu diterjemahkan ke bahasa yang lebih mudah dipahami publik.
“Secara kuantitatif bisa dibuktikan. Tapi persepsi publik juga penting,” ujarnya. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif menyampaikan kinerja lewat berbagai saluran, terutama media sosial. Kontennya pun tidak harus rumit atau mahal.
Baca juga: Gubernur Jateng Selalu Dirujak Netizen, Gimana Kinerja Luthfi-Yasin Setahun Terakhir?
“Sekarang semua orang pegang HP. Informasi itu bisa disampaikan sederhana, rutin, dan konsisten,” katanya. Ia juga menegaskan peran media tetap penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Media membantu memastikan informasi sampai dan bisa diuji oleh publik.
Menurutnya, satu tahun masa pemerintahan memang masih awal. Tapi justru di fase ini komunikasi publik perlu diperkuat agar kinerja yang sudah ada tidak terasa jauh dari masyarakat. “Pemimpin boleh fokus bekerja. Tapi rakyat juga berhak tahu apa yang sedang dan sudah dikerjakan oleh pemimpinnya,” tutup Nur Hidayat. (bae)
