BACAAJA, SEMARANG- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah resmi memulai tahapan persiapan Sensus Ekonomi 2026. Langkah awalnya bukan langsung turun lapangan, tapi koordinasi dulu bareng pelaku usaha dan instansi terkait. Targetnya jelas: teknis pendataan matang, hasilnya nggak setengah-setengah.
Kepala BPS Jateng, Ali Said menegaskan, keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada keterbukaan data, baik dari sektor swasta maupun pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa sinergi lintas sektor, bisa saja ada unit usaha yang luput dari pendataan.
Baca juga: Jateng Masih Laku Keras di Mata Investor
“Sensus kali ini bukan cuma hitung jumlah usaha. Kita juga mau lihat daya saing, kontribusi UMKM, sampai transformasi ekonomi yang sedang berjalan,” ujarnya di Semarang, Kamis (12/2/2026).
Menariknya, Sensus Ekonomi 2026 juga bakal menggali lebih dalam soal ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Isu seperti green economy dan blue economy ikut masuk radar. Artinya, bukan cuma bisnis konvensional yang dicatat, tapi juga arah perubahan ekonomi yang lebih modern dan berkelanjutan.
Kebijakan Pembangunan
Data yang terkumpul nanti akan jadi bahan bakar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dari situ bisa kelihatan peta kekuatan usaha di Jawa Tengah, termasuk seberapa besar kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, pengamanan pendataan juga jadi perhatian. Kompol Umbar Wijaya mewakili Polresta Semarang memastikan pihaknya siap mengawal jalannya sensus di lapangan.
Ia mengakui, kadang pelaku usaha ragu memberikan data karena khawatir soal keamanan informasi. Tapi ia menegaskan, data yang masuk ke BPS dilindungi undang-undang dan bersifat rahasia.
Baca juga: Ekonomi Jateng Lagi Ngebut: Tumbuh 5,37 Persen
Polisi pun berkomitmen memberi pengamanan dan pendampingan agar sensus berjalan aman dan tertib. Bahkan, segala bentuk gangguan yang menghambat proses pendataan disebut tak akan ditoleransi.
Karena pada akhirnya, sensus bukan sekadar proyek lima tahunan. Kalau data akurat, kebijakan bisa tepat sasaran. Tapi kalau pelaku usaha masih setengah hati buka informasi, ya jangan kaget kalau kebijakannya terasa “ngira-ngira”. (tebe)
