Garry Satrio N, mahasiswa jurusan Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo.
Bagaimana bisa di negara yang terus-menerus menjanjikan pendidikan gratis dan makan bergizi gratis, hal-hal paling mendasar seperti buku dan pulpen, justru berubah menjadi beban begitu berat bagi seorang anak?
Seekor emprit muda pernah menabrak kaca jendela yang tidak ia lihat. Sebelumnya ia terbang seperti biasa tanpa firasat apa-apa, kemudian ia terbentur dan lalu jatuh. Ia celaka karena bahaya yang sejatinya ada di depan mata, tetapi ia tidak bisa menjangkaunya.
Pada 29 Januari 2026, seorang anak kelas IV SD di Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ia meninggalkan secarik surat untuk ibunya, berisi satu kata yang menyayat: “pelit”, lantaran tak kunjung mendapat buku tulis dan pulpen.
Mustahil bagi kita untuk menyelami sepenuhnya gelombang keputusasaan yang menenggelamkannya. Apakah itu belitan kemiskinan yang tak berujung, luka karena ditinggal ayah, kesepian hidup terpisah dari ibu, atau kegelapan batin yang tak terlihat. Bunuh diri seorang anak selalu menjadi persoalan yang rumit. Tidak pernah bisa disederhanakan menjadi sekadar “urusan alat tulis”.
Tapi dari tragedi itu muncul satu pertanyaan yang tak bisa kita elakkan. Bagaimana bisa di negara yang terus-menerus menjanjikan pendidikan gratis dan makan bergizi gratis, hal-hal paling mendasar seperti buku dan pulpen, justru berubah menjadi beban begitu berat bagi seorang anak?
Inilah “kaca transparan” yang paling rapi hari ini. Komodifikasi yang dikemas sebagai kemajuan. Pendidikan dijanjikan gratis. Makan bergizi juga demikian. Tapi seragam harus dibeli. Buku paket tidak cukup dipinjamkan, harus beli juga. Alat tulis, fotokopi, uang kegiatan dan semua kebutuhan “kecil-kecil” itu terus berakumulasi menjadi gunung beban.
Keluarga miskin yang tidak mampu membayar tidak hanya kehilangan akses pendidikan. Mereka juga mewarisi rasa bersalah. Seolah kemiskinan adalah dosa mereka sendiri. Ketika sekolah negeri dibiarkan serba kekurangan fasilitas, sektor swasta sebaliknya muncul dengan biaya puluhan juta.
Bimbingan belajar tumbuh menjadi industri peluang cuan. Orang tua ditekan oleh narasi “memberikan yang terbaik untuk anak” dan “yang terbaik” selalu berarti yang paling mahal. Pendidikan berubah dari hak menjadi privilege yang dijual. Dan yang paling kejam ialah kita merayakan ini sebagai “peningkatan kualitas”.
Kita juga kadang merasakan ada yang salah dengan kondisi dan situasi hari ini. Tapi kesadaran individu ini sering kali kalah sebelum melangkah ketika harus menghadapi sistem yang jauh lebih besar: permintaan pasar, kebijakan privatisasi, hingga rantai bisnis yang sudah mengakar.
Kita pun bertepuk tangan pada kemajuan ini. Bukan karena setuju, tapi karena kita sudah terlanjur terikat padanya. Pertanyaannya ialah, berapa lagi anak yang harus jatuh sebelum kita menyadari bahwa kaca transparan ini ada?
Berapa lagi keluarga yang harus memilih antara kebutuhan dasar atau sekolah di negara yang mengklaim pendidikan sebagai hak? Atau mungkin, kita sudah terlalu nyaman dengan sistem yang menjual masa depan anak-anak kita sambil menyebutnya “investasi pendidikan”.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
