BACAAJA, PESAWARAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya melindungi anak sekolah justru diduga berubah menjadi alat pembungkaman kritik.
Di Pesawaran, Lampung, dua anak dilaporkan kehilangan jatah makan selama tiga hari, bahkan seminggu.
Bukan karena data bermasalah, melainkan setelah orang tua mereka mengkritik buruknya layanan MBG di media sosial.
Bacaaja: Pendidikan Kalah Sama Makan Siang? Guru Honorer Curhat Sulitnya jadi PPPK saat SPPG Diprioritaskan
Bacaaja: Korban Keracunan MBG di Majene Merata: Mulai Ibu Hamil, Balita, hingga Siswa Sekolah
Dua siswa itu adalah kakak beradik dari Desa Trimulyo. Jatah makan mereka dihentikan oleh dapur SPPG MBG setempat.
Kritik orang tua berujung pada hukuman kolektif, dan yang jadi korban justru anak-anak.
Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk abuse of power. Bantuan negara dipakai sebagai alat tekan terhadap warga yang bersuara.
“Kalau merasa dirugikan oleh kritik, tempuh jalur hukum. Jangan anaknya yang dikorbankan. Ini kejam dan melanggar rasa keadilan,” tegas Nasir.
Dalam inspeksi DPRD, ditemukan pula menu MBG tidak layak konsumsi, termasuk buah busuk yang tetap dibagikan ke siswa. DPRD menilai ada diskriminasi terbuka terhadap dua anak tersebut akibat kritik orang tua mereka.
Ancaman terhadap kebebasan bersuara
Kasus ini menyorot masalah yang lebih besar: ketika kritik dibalas dengan pemutusan bantuan, maka pesan yang disampaikan ke publik jelas—diam atau terima konsekuensinya.
DPRD menyebut ada indikasi intimidasi terhadap orang tua, serta penyalahgunaan tafsir hukum untuk menakut-nakuti warga. Jika benar, ini bukan lagi soal dapur MBG, tapi ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi.
“Bantuan sosial tidak boleh bersyarat pada loyalitas atau pujian,” ujar Nasir.
Negara tak boleh sensitif kritik
Penanggung jawab SPPG MBG Desa Trimulyo, Dewi Ratih, menyatakan jatah MBG kedua anak tersebut disetop satu minggu. Ia berkilah, keputusan tersebut saran dari pusat.
“Saya meminta maaf kepada semua pihak atas polemik yang terjadi di sini. Ke depan kami akan mengevaluasi program ini, memperbaiki diri, serta menerima saran dan kritik dari pihak mana pun,” katanya.
Namun DPRD tetap meminta dapur MBG Trimulyo ditutup dan diganti, serta berencana membawa kasus ini ke tingkat lebih tinggi.
Kasus Pesawaran jadi alarm keras: ketika negara alergi kritik, anak-anak yang paling dulu jadi korban. Padahal bantuan publik bukan hadiah kekuasaan, melainkan hak warga dan kritik adalah bagian sah dari demokrasi. (*)
