BACAAJA, JAKARTA – Politikus PKB, anak buah Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga merupakan anggota DPR RI, bikin pernyataan konyol. Ato jangan-jangan memang seperti itu adanya.
Adalah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang ngomong program Makan Bergizi Gratis (MBG) gak perlu ahli gizi.
Pernyataan politikus anak buah Cak Imin ini bikin panas jagat warganet dan kalangan profesional gizi.
Ucapan Cucun dinilai merendahkan profesi ahli gizi dan memicu kekhawatiran standar layanan gizi di program prioritas nasional ini bakal turun.
Kronologi polemik Cucun
Polemik ini muncul di Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung.
Seorang peserta menyoroti sulitnya Badan Gizi Nasional (BGN) mencari ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengusulkan, kalau yang direkrut bukan lulusan gizi, jangan lagi pakai istilah “ahli gizi”.
“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.
Ia menyarankan istilah jabatan diubah jadi semacam pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC, sekaligus mengusulkan BGN berkolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
Belum selesai bicara, Cucun langsung memotong.
“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun.
“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” lanjutnya.
Dalam rekaman yang beredar, Cucun bahkan menyebut program MBG tidak perlu ahli gizi.
“Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” ucapnya.
Ia juga menyebut posisi itu bisa diisi lulusan SMA yang hanya ikut pelatihan singkat.
“Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi. Program MBG tidak perlu kalian yang sombong seperti ini,” kata Cucun.
Ucapan ini langsung memantik reaksi keras dari kalangan ahli gizi dan tenaga kesehatan.
Klarifikasi dan minta maaf setelah viral dan dihujat
Setelah polemik melebar, Cucun merilis klarifikasi dan permohonan maaf lewat akun Instagram @Cucun_Center. Ia mengaku tak bermaksud menyinggung profesi ahli gizi.
“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” kata Cucun, Senin (17/11/2025).
Cucun mengklaim, maksud ucapannya justru untuk meluruskan usulan soal penghapusan istilah “ahli gizi” dalam rekrutmen petugas MBG.
Menurutnya, menghilangkan nomenklatur profesi justru berbahaya karena membuka ruang bagi tenaga tanpa kompetensi gizi masuk ke wilayah kerja ahli gizi.
“Penegasan nomenklatur profesi menjadi penting untuk menjaga kepastian peran serta kualitas layanan gizi dan pangan bergizi,” ujarnya.
Usai pertemuan tertutup dengan BGN dan Persagi, Cucun menyebut polemik ini berawal dari pembahasan di Komisi IX DPR soal kurangnya tenaga ahli gizi.
Ia menegaskan, responsnya di forum sebenarnya peringatan agar istilah profesi ahli gizi tidak hilang dari skema program.
“Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respons, kita akan bawa. Kalau seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminasi,” ucapnya.
Ahli Gizi: pernyataan ngaco banget!
Respons dari para ahli gizi cukup keras. Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen, menyebut pernyataan Cucun sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap profesi gizi.
“Sudah jelas ngaco. Artinya dia tidak paham profesi ahli gizi,” kata Tan.
Ia menilai pandangan bahwa ahli gizi bisa digantikan tenaga non-profesional adalah kekeliruan fatal.
“Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih selama tiga bulan, tahu-tahu menerbangkan pesawat,” ujarnya.
Tan menjelaskan, banyak pejabat tidak memahami bedanya jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kepala puskesmas atau Menteri Kesehatan mungkin bukan dokter, tapi tidak otomatis boleh praktik klinis.
“Pernah mikir enggak? Kepala puskesmas dan Menteri Kesehatan bisa saja bukan dokter, tetapi mereka tidak berhak menangani pasien di poli. Nah, mikir mulai dari situ, kenapa ahli gizi enggak bisa diganti jika mau makanan kalian bergizi,” kata Tan.
Ia menegaskan, ahli gizi adalah unsur kunci untuk memastikan standar gizi terpenuhi dalam program makan bergizi gratis. Sikap meremehkan profesi ahli gizi, menurut Tan, justru menunjukkan arogansi.
“Yang arogan itu orang bicara tanpa paham duduk perkara,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan dokter spesialis gizi, dr Raissa E. Djuanda.
Menurut Raissa, program MBG adalah kebijakan bagus, tapi harus dijalankan oleh tenaga profesional.
“Program MBG adalah program yang sangat baik,” kata Raissa.
“Namun, ketika disebutkan bahwa program ini tidak memerlukan ahli gizi dan cukup diawasi oleh petugas non-profesional, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan.”
Raissa menekankan, urusan gizi itu proses ilmiah yang kompleks, bukan sekadar memastikan makanan dibagikan.
Ia menyebut ada setidaknya tujuh kompetensi kunci ahli gizi, mulai dari:
-
Menentukan menu
-
Menghitung kebutuhan energi dan mikronutrien
-
Mencegah kekurangan gizi
-
Mengelola kebutuhan khusus kelompok rentan
“Ini adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh tenaga gizi sesuai pendidikan dan regulasi,” ujarnya.
Raissa mengakui, petugas non-profesional tetap punya peran, tapi bukan di aspek perancangan gizi.
“Mereka tidak dibekali kemampuan untuk menghitung kebutuhan gizi, menyusun menu seimbang, atau melakukan evaluasi teknis status gizi,” jelasnya.
Karena MBG adalah program nasional berskala besar, ia menilai tenaga gizi profesional tidak boleh dihilangkan dari desain kebijakan.
“Sayang sekali jika program yang sudah baik dijalankan oleh petugas non-ahli. Hasilnya tidak akan optimal dan tidak tepat sasaran,” kata Raissa.
“Tenaga gizi bukan untuk menggantikan peran petugas lapangan, namun keduanya saling melengkapi,” tambahnya.
Singkatnya, blunder ucapan soal “tak perlu ahli gizi” ini bukan cuma soal pilihan kata, tapi menyentuh core dari kualitas program makan bergizi gratis.
Di satu sisi, pemerintah dan DPR ingin program jalan cepat dan SDM terpenuhi. Di sisi lain, para ahli mengingatkan: jangan sampai kejar kuantitas, tapi mengorbankan kualitas gizi generasi muda.
Jika omongan Wakil Ketua DPR RI aja begini, wajar kalau masyarakat ngira MBG itu memang dikelola awur-awuran. Bagaimana menurut Sobat Bacaaja? (*)
