BACAAJA, JAKARTA – Kalau biasanya Minggu malam dipakai buat rebahan atau scrolling medsos, Presiden Prabowo justru memilih rapat maraton bareng para menterinya di rumah Jalan Kertanegara, Jakarta (28/9/2025). Agendanya bukan basa-basi, melainkan evaluasi program prioritas—mulai dari pangan, energi, nelayan, sampai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi sorotan publik usai insiden keracunan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan fokus utama Presiden adalah memastikan MBG berjalan sesuai target. “Presiden memberikan arahan sangat detail, bahkan teknis, terutama masalah kebersihan dan kedisiplinan prosedur,” ujar Teddy. Arahan itu termasuk soal air bersih hingga higienitas makanan.
Tapi muncul pertanyaan krusial: kenapa Presiden harus turun mengurus detail teknis? Bukankah ada kementerian teknis, dinas pendidikan, sampai kepala sekolah yang mestinya lebih dekat ke lapangan? Kalau semua hal mesti menunggu arahan Presiden, jangan-jangan ini bukti lemahnya koordinasi birokrasi.
MBG, Branding Politik atau Solusi Nyata?
Rapat tiga jam itu juga menyinggung banyak hal: Menko Pangan Zulhas bicara cetak sawah dan Badan Gizi Nasional, Menteri ESDM Bahlil memamerkan rencana pabrik metanol–etanol biar impor bisa dipangkas, Menteri Kelautan Trenggono lapor revitalisasi tambak dan pembangunan kampung nelayan.
Lengkap memang, tapi jadi tanda tanya: apakah rapat formal di istana atau kementerian kurang efektif, sampai masalah teknis harus diselesaikan di ruang tamu Presiden? Atau ini sekadar gaya Prabowo—lebih nyaman kerja malam hari di luar jam kantor?
MBG sejak awal diluncurkan sudah jadi branding politik utama pemerintahan Prabowo. Namun, branding tanpa sistem kuat malah bisa jadi bumerang. Insiden keracunan menunjukkan program sosial bukan sekadar soal anggaran besar, tapi juga rantai pasok makanan, pengawasan kualitas, hingga edukasi kebersihan.
Turunnya Presiden sampai ke detail teknis bisa dibaca dua arah: citra pemimpin yang “hands-on” atau sinyal bahwa birokrasi tidak solid. Publik berhak khawatir, jangan sampai MBG hanya jadi proyek simbolik tanpa jaminan perlindungan nyata bagi jutaan siswa.
Apa yang Perlu Dievaluasi?
Evaluasi MBG seharusnya tidak berhenti di soal kebersihan makanan. Ada empat hal mendasar yang perlu dijaga:
- Distribusi adil – jangan ada daerah yang jadi “anak tiri”.
- Kualitas gizi – makanan bukan sekadar kenyang, tapi sehat.
- Transparansi anggaran – program besar rawan bocor.
- Koordinasi lintas level – biar detail teknis tidak harus menunggu Presiden.
Kalau empat hal ini tidak dikerjakan, insiden serupa akan mudah terulang, dan kepercayaan publik pada MBG bisa runtuh.
Rapat malam yang digelar Presiden Prabowo memang menunjukkan keseriusan. Tapi publik tidak butuh simbol kesibukan atau arahan teknis level dapur. Yang dibutuhkan adalah sistem yang rapi, birokrasi yang sigap, dan hasil konkret: anak-anak sekolah yang benar-benar mendapat makanan bergizi tanpa rasa waswas. Evaluasi total MBG bukan pilihan, melainkan keharusan.
Dalam rapat terbatas Minggu malam, hadir sejumlah pejabat penting. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Turut serta pula Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BAKP Angga Raka Prabowo, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.(*)
