BACAAJA, SEMARANG – Angka anak tak sekolah (ATS) di seluruh Jawa Tengah (Jateng) cukup tinggi. Berdasarkan data per September 2026, terdapat 188.784 anak di Jateng yang tidak sekolah maupun putus sekolah.
Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Jawa Tengah mencatat, jumlah tersebut terdiri atas 72.441 anak yang belum pernah bersekolah (BPB), 44.530 anak putus sekolah (drop out/DO), dan 71.813 anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM).
Dari data secara keseluruhan di Jateng, Kabupaten Brebes mencatatkan angka anak tak sekolah tertinggi dibanding kabupaten/kota lain. Jumlah anak tak sekolah di Brebes mencapa 18.388 anak.
Bacaaja: Ada Anak Putus Sekolah di Sekitar? Jangan Diam! Begini Cara Melaporkannya
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan bahwa penyebab anak tidak sekolah sangat beragam. Karena itu, melabeli mereka sebagai anak yang malas belajar bukanlah cara pandang yang tepat.
“Penyebab anak tidak sekolah sangat beragam dan tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sadimin, tekanan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Sebagian anak harus membantu keluarga mencari penghasilan, sementara orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.
Masalah lain juga ikut berpengaruh, mulai dari persoalan keluarga dan sosial, perundungan di sekolah, keterbatasan transportasi, hingga hilangnya motivasi belajar.
Kondisi tersebut membuat penanganan anak tidak sekolah tidak bisa diseragamkan. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi setiap anak agar pendampingan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, data Dashboard ATS menunjukkan 59.902 anak di Jawa Tengah telah kembali aktif bersekolah hingga 30 September 2026. Pemprov Jateng juga melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menangani persoalan tersebut.
Sadimin menekankan, setiap anak harus dilihat berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan langsung diberi cap tidak memiliki kemauan belajar.
“Bisa jadi terdapat persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Pemerintah berharap pendekatan yang lebih tepat dapat membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang terhambat persoalan ekonomi, keluarga, maupun lingkungan. Sebab, di balik angka anak tidak sekolah, ada persoalan yang perlu diselesaikan agar hak mereka memperoleh pendidikan tetap terpenuhi. (dul)

