NARAKITA, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengaku akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri rangkap jabatan.
“Kan ini putusan MK. Ya kita ikut MK aja,” jawab Arif singkat saat ditanya awak media usai acara Kantor Komunikasi Kepresidenan ‘Double Check: Buah Muhibbah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional’ di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
“Kalau MK mengatakan nggak boleh rangkap, ya..gimana lagi? sesuai Law and regulation, kan?” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 30 wakil Menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN dan anak usaha BUMN. Wamenlu Arif Havas menduduki komisaris PT Pertmina Internasional Shipping (PIS).
Namun, penunjukkan wamen sebagai komisaris di BUMN dan anak usaha BUMN ini menuai polemik. Seorang warga bernama Juhaidy Rizaldy Roringkon, mengajukan uji materi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di MK. Pokok materi gugatan, meminta agar wamen tidak boleh rangkap jabatan.
Uji materi ini gugur dengan sendirinya lantaran pihak pengaju meninggal dunia. Namun oleh MK, melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa wakil Menteri semestinya dilarang merangkap jabatan seperti layaknya Menteri.
Pada pertimbangan hukum putusan nomor 80 itu, mahkamah menyatakan pengangkatan dan pemberhentian wakil Menteri merupakan hak prerogative Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian Menteri.
Oleh karena itu, MK memandang bahwa wakil Menteri seharusnya juga ditempatkan statusnya seperti Menteri sehingga seluruh laranga rangkap jabatan yang diatur dalam pasal 23 UU Kementerian Negara berlaku pula bagi wakil Menteri.
Larangan wakil menteri rangkap jabatan menjadi komisaris disinggung dalam Putusan 21/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 3 Tahun 2008.
“Dengan adanya penegasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU 39/2008,” tulis putusan MK yang ditetapkan pada Kamis (17/7/2025).
Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang dimaksud berkaitan dengan pertimbangan MK yang menegaskan larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri.
“Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri,” tulis putusan 80/2019 itu.
Alasan pertimbangan itu dibuat MK agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.(*)
