FENOMENA ini jelas bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ada pesan simbolik yang terkandung di balik aksi tersebut: amarah terhadap kekuasaan yang dianggap gagal merespons keresahan rakyat. Mengutip pernyataan Mahfud MD dalam kanal YouTube pribadinya.
Rumah pejabat bukan sekadar bangunan, melainkan simbol elitisme politik dan ekonomi. Ketika rakyat dilanda tekanan biaya hidup, beban pajak, hingga isu tunjangan wakil rakyat yang dinilai tak peka, maka simbol inilah yang menjadi target pelampiasan.
Dalam situasi normal, jarang ada orang berani menyentuh rumah pejabat. Namun dalam kondisi kerusuhan, legitimasi runtuh, dan aparat kewalahan, simbol itu berubah jadi sasaran empuk.
Lalu, mengapa meledak sekarang ? Ada beberapa faktor yang menjelaskan kenapa aksi penjarahan bisa marak dan berulang dalam hitungan jam. Pertama, tekanan ekonomi dan kebijakan kontroversial. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ancaman PHK, hingga isu pungutan dan fasilitas pejabat jadi bahan bakar sosial. Rasa ketidakadilan menumpuk, lalu meledak saat ada momen pemicu.
Kedua, tragedi kemanusiaan yang jadi titik balik. Kematian Affan Kurniawan saat penanganan demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus menjadi semacam “spark” yang menyalakan api besar. Rasa marah yang tadinya tersebar menjadi energi kolektif, di mana aksi anarkis dianggap sah sebagai bentuk perlawanan.
Ketiga, vakum pengamanan di jam rawan. Penjarahan kerap terjadi dini hari, ketika aparat lelah menjaga banyak titik. Rumah Sri Mulyani misalnya, didatangi massa dua kali, sekitar pukul 01.00 dan 03.00. Ini menunjukkan lemahnya antisipasi berulang di titik yang sama.
Keempat, efek domino media sosial. Video real-time penjarahan, dari televisi hingga ring basket yang diangkut menjadi pemicu aksi serupa di lokasi lain. Viralisasi membuat orang merasa “ramai-ramai”, sehingga hambatan psikologis menjarah jadi hilang.
Kelima, target simbolik. Barang yang diambil bukan sekadar untuk nilai ekonominya, melainkan efek memalukan: bahwa rumah pejabat, simbol status, bisa “dikuasai” massa.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa yang runtuh bukan hanya kaca jendela, tetapi juga kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Ketika kepercayaan publik terkikis, rasa takut pada hukum pun melemah. Orang merasa bahwa tindakan beramai-ramai akan mengaburkan risiko hukum. Inilah yang membuat aksi penjarahan sulit dikendalikan hanya dengan pendekatan represif.
Harus Tegas
Apa yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini instansi yang berwenang? Pertama, penegakan hukum yang tegas tapi terukur. Pelaku penjarahan perlu ditangkap dengan bukti kuat, tapi tanpa sweeping brutal yang bisa memperbesar kemarahan. Transparansi proses sangat penting, terutama setelah publik marah akibat kematian demonstran.
Kedua, penguatan keamanan di titik rawan. Rumah pejabat dan fasilitas vital harus dipetakan dan dijaga, terutama pada jam kritis malam hingga dini hari. Ketiga, perbaikan komunikasi publik. Pernyataan pejabat yang terkesan meremehkan penderitaan rakyat justru jadi bensin sosial. Pemerintah perlu bicara dengan empati, menjelaskan langkah korektif kebijakan secara terbuka.
Keempat, akuntabilitas nyata. Kasus kekerasan aparat harus diproses secara transparan. Tanpa itu, sulit berharap kepercayaan publik kembali. Kelima, penyangga sosial-ekonomi. Bantuan pangan, relaksasi pungutan, atau kebijakan yang langsung meringankan beban rakyat bisa jadi rem darurat di tengah situasi panas.
Menjustifikasi penjarahan jelas keliru. Ia merugikan warga sekitar, memperdalam krisis, dan memicu siklus kekerasan baru. Namun menutup mata terhadap akar masalahnya juga keliru. Di balik barang-barang yang diangkut dari rumah pejabat, ada rasa frustasi, ada simbol amarah, dan ada krisis kepercayaan yang makin dalam.
Jawaban terhadap situasi ini bukan semata menambah tameng dan gas air mata, melainkan kombinasi: akuntabilitas, koreksi kebijakan, dan pengamanan cerdas. Tanpa itu, setiap malam panjang akan selalu menyediakan panggung bagi satu video baru yang menormalisasi anarki dan itu adalah harga mahal bagi bangsa ini. (*)
