NAMA Dedi Mulyadi belakangan ramai menghiasi jagat maya. Gaya kepemimpinannya yang nyentrik, keputusan-keputusan kontroversialnya, hingga sikap tegasnya kerap viral di media sosial. Namun siapa sangka, di balik sorotan publik yang begitu besar, angka survei tingkat kepuasan terhadap kinerjanya justru mencuat mencengangkan.
Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja 100 hari Gubernur Jawa Barat, termasuk Wakil Gubernur-nya. Angka yang ditunjukkan? Fantastis. Tingkat kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen.
Angka ini menjadikannya gubernur dengan kepuasan publik tertinggi se-Jawa, bahkan mengungguli daerah-daerah besar lain seperti Jakarta, Jawa Tengah, hingga DIY. Riset dilakukan secara tatap muka terhadap 600 responden dari berbagai wilayah di Jawa Barat, dengan margin of error sebesar 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa 41 persen responden mengaku sangat puas terhadap Dedi, dan 54 persen menjawab cukup puas. Hanya 4 persen yang merasa kurang puas, sementara 1 persen memilih tak menjawab.
“Kalau kita lihat dari tren di Jawa, angka kepuasan terhadap Dedi Mulyadi jauh meninggalkan gubernur lain. Bahkan dalam kategori ‘sangat puas’ saja, Jabar menempati posisi teratas,” ujar Burhanuddin dalam konferensi daring yang digelar Rabu (28/5/2025).
Namun, kondisi berbeda terjadi pada pendampingnya. Erwan Setiawan yang menjabat sebagai Wakil Gubernur justru mendapat nilai jauh lebih rendah. Hanya 9 persen responden yang menyatakan sangat puas, dan 52 persen cukup puas. Sisanya menyatakan kurang puas, tidak puas, atau tidak menjawab.
“Jaraknya cukup menganga antara Dedi dan Erwan. Artinya, persepsi masyarakat terhadap dua pimpinan ini sangat berbeda tajam,” tambah Burhanuddin.
Jika dibandingkan dengan gubernur lain di Pulau Jawa, posisi Dedi makin menonjol. Gubernur DIY mendapatkan 83,8 persen kepuasan, Jawa Timur 75,3 persen, Jawa Tengah 62,5 persen, Jakarta 60 persen, dan Banten hanya 50,8 persen.
“Angka 94,7 persen ini sangat solid. Tapi perlu dicatat, bukan hanya soal capaian teknis yang membentuk kepuasan publik. Ada dimensi emosional yang juga kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pemimpinnya,” jelas Burhanuddin.
Ia menekankan bahwa persepsi kinerja tidak semata-mata soal hasil kerja teknokratik, tetapi juga bagaimana pemimpin dipandang hadir dan berpihak kepada rakyat.
Di sisi lain, kontroversi tetap mengikuti langkah Dedi. Dalam 100 hari pertamanya menjabat, Dedi Mulyadi mengeluarkan sejumlah kebijakan tegas yang menuai pujian sekaligus kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satunya adalah larangan kegiatan study tour yang dianggap membebani orangtua. Ia meminta agar sekolah menggantinya dengan program edukatif dan berbiaya ringan. Meski mendapat dukungan dari sebagian pihak, Kementerian Pendidikan tetap menekankan pentingnya keselamatan dan prosedur standar.
Tak hanya itu, Dedi juga menghapuskan seremoni wisuda dari jenjang TK hingga SMA. Menurutnya, acara semacam ini hanya menjadi beban tambahan tanpa nilai akademik yang relevan. Kebijakan ini ditanggapi beragam oleh pihak sekolah dan orangtua.
Namun kebijakan yang paling menyita perhatian adalah pengiriman siswa nakal ke barak militer. Para siswa yang terlibat tawuran, minuman keras, hingga kecanduan game akan dibina secara fisik dan mental lewat kerja sama antara Pemda, TNI, dan Polri. Kebijakan ini langsung mendapat kritik tajam dari para pengamat pendidikan.
Mereka menilai pendekatan semacam itu dapat menciptakan trauma serta stigma sosial baru. Solusi yang disarankan adalah pembinaan karakter melalui kurikulum yang disesuaikan dan berbasis pendekatan psikologis.
Meski penuh kontroversi, popularitas Dedi tetap meroket. Rakyat Jawa Barat tampaknya tetap memberikan kepercayaan besar pada gaya kepemimpinan yang lugas dan tak biasa itu.
“Jangan buru-buru mengaitkan semua kepuasan dengan kinerja teknis. Kadang, rakyat hanya ingin merasakan bahwa pemimpinnya hadir, mendengar, dan bertindak,” pungkas Burhanuddin.
Dengan angka yang melambung tinggi dan sorotan publik yang terus mengiringi, Dedi Mulyadi kini berdiri di persimpangan antara keberanian dan konsekuensi. Hanya waktu yang bisa membuktikan, apakah gebrakan-gebrakannya akan menjadi sejarah manis atau justru boomerang politik di kemudian hari. (*)
