BACAAJA, JAKARTA – Fenomena tenaga honorer yang dianggap hanya menjadi pelengkap birokrasi kembali jadi perhatian pemerintah pusat. Sorotan itu muncul setelah banyak daerah dinilai masih menampung pegawai non-ASN yang direkrut bukan karena kebutuhan pelayanan publik, melainkan karena kedekatan dengan pihak tertentu.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa praktik memasukkan tenaga honorer dari lingkaran tim sukses atau kelompok pendukung kepala daerah masih kerap ditemukan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap membengkaknya anggaran daerah.
Menurut Tito, pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan tenaga honorer yang memang dibutuhkan masyarakat, seperti guru maupun tenaga kesehatan. Kedua sektor itu masih menjadi kebutuhan utama karena berkaitan langsung dengan layanan publik sehari-hari.
Namun persoalan muncul ketika tenaga honorer yang direkrut justru berada di bidang administrasi dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang dijalankan. Akibatnya, keberadaan mereka dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja pemerintahan.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Senin, 8 Juni 2026, Tito menyinggung adanya pegawai yang datang bekerja hanya beberapa jam. Ia menggambarkan situasi di mana sebagian tenaga honorer hadir pada pagi hari lalu meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD menanggung biaya yang tidak sebanding dengan hasil kerja yang diberikan. Beban pengeluaran daerah pun terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tito menilai pola rekrutmen seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Selain mengurangi efektivitas birokrasi, praktik tersebut juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena posisi yang ada tidak diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten.
Karena itu pemerintah berencana memperketat kebijakan terkait penerimaan tenaga honorer. Salah satu langkah yang kembali ditegaskan adalah larangan merekrut honorer baru di lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan moratorium tenaga honorer disebut menjadi instrumen penting untuk mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai. Pemerintah ingin memastikan anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Tito meminta seluruh kepala daerah mematuhi aturan tersebut tanpa pengecualian. Menurutnya, ketegasan sangat diperlukan agar persoalan yang selama ini berulang tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Ia mengingatkan bahwa penambahan tenaga honorer baru hanya akan memperbesar beban keuangan daerah. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa saat ini, tetapi akan menjadi masalah bagi pemerintahan berikutnya.
Jumlah tenaga non-ASN yang terus bertambah juga menimbulkan persoalan lain. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak tenaga honorer yang kemudian menuntut status mereka ditingkatkan menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Ketika tuntutan tersebut muncul dalam jumlah besar, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran yang jauh lebih besar untuk gaji dan berbagai hak kepegawaian lainnya. Situasi inilah yang disebut Tito sebagai potensi masalah jangka panjang.
Ia bahkan mengibaratkan penumpukan tenaga honorer sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu dapat membebani keuangan daerah. Jika tidak dikendalikan sejak sekarang, ruang fiskal daerah bisa semakin sempit.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus mendorong reformasi birokrasi agar kebutuhan pegawai benar-benar dihitung berdasarkan beban kerja dan pelayanan yang diperlukan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, setiap posisi yang tersedia diharapkan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi, bukan karena faktor kedekatan politik atau hubungan personal.
Pernyataan Tito sekaligus menjadi peringatan bagi daerah yang masih membuka celah rekrutmen tenaga honorer di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan terhadap kebijakan kepegawaian diperkirakan akan semakin diperketat.
Pemerintah berharap langkah pengendalian jumlah tenaga honorer dapat membuat pengelolaan APBD menjadi lebih sehat. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk belanja pegawai dapat dialihkan ke sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Perdebatan soal tenaga honorer memang bukan isu baru. Namun seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi anggaran, pemerintah kini terlihat semakin serius menutup peluang lahirnya gelombang honorer baru di berbagai daerah.
Bagi pemerintah pusat, fokus utama bukan sekadar menambah jumlah pegawai, melainkan memastikan setiap aparatur yang bekerja benar-benar memberi manfaat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
