BACAAJA, KENDAL – Anak-anak yang sudah punya smartphone atau ponsel sendiri, dengan nomor WhatsApp (WA) pribadi, masih perlu pengawasan dan kontrol ketat orang tua. Bukan apa-apa, ruang digital tak sepenuhnya aman buat anak.
Nih, temuan Densus 88 bisa jadi warning untuk orang tua. Densus 88 Antiteror Polri mengidentifikasi 150 nomor telepon atau akun WhatsApp di Jawa Tengah yang diduga tergabung dalam grup-grup kekerasan ekstrem.
Temuan yang bikin prihatin, penggunanya berasal dari kalangan pelajar SD hingga SMA. Bahkan, usia paling muda yang teridentifikasi masih duduk di kelas 5 SD.
Hal itu disampaikan Tim Pencegahan Unit Idensos Satgaswil Jateng Densus 88, Iptu Reza Permana, dalam kegiatan Bacaaja Goes to School: Cegah IRET Gen-Z di Ruang Digital di SMAN 2 Kendal, Rabu (18/11/2026).
Bacaaja: Densus 88 Rangkul 208 Ketua OSIS SMP di Kabupaten Semarang, Cegah Bullying dan Paparan Ekstremisme
Bacaaja: Jangan Asal Klik! Anak SMP Temanggung Diingatkan, Radikalisme Bisa Menyelinap Lewat Medsos dan Gim Online
“Sampai tadi malam kami rapat, ada 150 nomor (yang diduga tergabung) dalam grup-grup kekerasan ekstrem. Di Jateng, mereka yang tergabung dari anak-anak SD sampai SMA, paling kecil anak kelas 5 SD,” ungkap Reza.
Menurut Reza, lebih dari 60 pelajar di Jawa Tengah saat ini sudah mendapatkan pendampingan Densus 88 bersama tim gabungan karena diduga terpapar konten kekerasan ekstrem secara daring.
Angka 150 nomor di Jawa Tengah tersebut merupakan bagian dari temuan nasional sebanyak 950 nomor atau akun WhatsApp yang teridentifikasi terkait grup True Crime Community (TCC) dan GORE. Temuan itu tersebar di 36 wilayah Indonesia berdasarkan pemeriksaan perangkat dalam proses intervensi.
Bullying Bisa Jadi Pintu Masuk
Densus 88 mengungkap, paparan kekerasan ekstrem pada anak tidak terjadi begitu saja. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah perundungan atau bullying.
Reza menceritakan adanya temuan seorang pelajar yang diduga merencanakan aksi kekerasan setelah mengalami perundungan di sekolah. Rencana tersebut berhasil diketahui dan ditangani petugas.
Menurutnya, pengalaman menjadi korban bullying bisa membuat anak rentan mencari pelampiasan atau pengakuan di lingkungan digital yang salah.
“Bullying jadi salah satu pintu masuk anak pada akhirnya terpapar kekerasan, dari korban bisa menjadi pelaku,” kata Reza.
Karena itu, Densus 88 mengingatkan sekolah dan orang tua agar tidak menganggap perundungan sebagai persoalan sepele.
Perekrutan Bisa Lewat Grup Chat hingga Game Online
Densus 88 mengidentifikasi setidaknya tiga pola penyebaran paham kekerasan ekstrem kepada anak melalui ruang digital.
Pertama, melalui grup tertutup di aplikasi pesan. Ruang ini digunakan untuk menyebarkan ideologi, membangun kedekatan, hingga merekrut anggota secara tersembunyi.
Kedua, melalui komunitas gim daring. Interaksi antarpemain bisa dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan menyisipkan narasi ekstrem secara bertahap.
Ketiga, melalui algoritma media sosial yang membentuk echo chamber. Pengguna terus disuguhi konten sejenis sehingga pandangannya semakin sempit dan sulit menerima perspektif berbeda.
Densus juga mengelompokkan ekstremisme berbasis kekerasan ke dalam tiga kategori, yakni ekstremisme bermotif agama, ideologi, dan nihilistik. Pada kategori terakhir, kekerasan atau kekacauan justru dijadikan tujuan, bukan sekadar alat untuk memperjuangkan ideologi tertentu.
Sekolah Diminta Serius Tangani Perundungan
Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 120 siswa SMAN 2 Kendal itu, Densus 88 mengajak pelajar melaporkan konten kekerasan maupun ajakan bergabung ke grup berbahaya kepada orang tua, pihak sekolah, atau aparat berwenang.
Ketua Bidang Pembelaan Hukum dan Hubungan Kelembagaan Peradi SAI Semarang, M. Amal Lutfiansyah, juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap anak.
Menurutnya, sekolah harus mengutamakan keselamatan korban, pemulihan martabat, serta penanganan sesuai ketentuan perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Polsek Kendal Iptu Joko Santoso mengingatkan bahwa keterlibatan pelajar dalam tawuran tetap bisa membawa konsekuensi hukum.
“Kebijakan pimpinan, jika ada siswa siswi terlibat tawuran, akan diproses pidana umum. Kalau dulu mungkin kepala sekolahnya dipanggil, sekarang (diproses) pidana umum. Kami berharap anak-anak jangan mudah terprovokasi atau bergabung grup-grup kekerasan,” pesannya.
Kegiatan yang berlangsung lebih dari dua jam itu diakhiri dengan deklarasi ratusan pelajar untuk menolak kekerasan dan segala bentuk paham, sikap, maupun tindakan terorisme.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan anak di era digital tidak cukup hanya membatasi waktu bermain ponsel. Orang tua dan sekolah juga perlu membangun komunikasi, mengenali perubahan perilaku, serta menciptakan lingkungan yang aman agar anak tidak mencari penerimaan melalui komunitas yang mendorong kekerasan. (eka)

