BACA AJA, CILACAP– Guru Besar Ilmu Manajemen Prof DR KH Fathul Amin Aziz, MM, menilai kehadiran Menteri Agama (Menag) RI Prof DR KH Nasaruddin Umar, MA, dalam acara Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara yang digelar Jam’iyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah Ahlussunnah Wal Jamaah (JATMA Aswaja) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (10/8/2025), sudah tepat dan sejalan dengan fungsi kepemimpinan yang dijalankannya.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik dari segelintir pihak yang menganggap kehadiran Menag tidak pantas, lantaran acara tersebut diinisiasi oleh lembaga yang tengah menuai sorotan publik. Menurut Prof Amin Aziz, perspektif manajerial bisa menjadi kunci memahami langkah Menag.
“Dalam manajemen, pemimpin adalah sosok yang mengayomi semua pihak, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau kelompok. Menag hadir sebagai pemimpin tertinggi lembaga yang menaungi semua agama di Indonesia,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Ia mengaitkan hal ini dengan prinsip kepemimpinan yang tercermin dalam Piagam Madinah, di mana seluruh umat dilindungi dan diakomodasi oleh pemimpin negara. “Dalam konteks itu, kehadiran beliau dibenarkan secara manajemen kepemimpinan,” tambahnya.
Selain sebagai Menag, Prof Nasaruddin juga memegang jabatan Imam Besar Masjid Istiqlal. Prof Amin menegaskan, tuan rumah sebuah acara besar justru akan dianggap tidak sopan bila absen.
“Kedatangan beliau juga bentuk penghormatan kepada para tamu,” katanya.
Prof Amin menilai wajar bila Menag hadir di berbagai forum lintas golongan, karena selama ini ia kerap memposisikan diri sebagai pemimpin yang inklusif. Salah satu contoh adalah saat menghadiri peluncuran Pojok Baca Nahdliyin (PBN) di Cilacap, awal Agustus lalu, di mana ia bermalam di rumah warga dan mengikuti istighasah.
“Menag itu orangnya wise, mampu menyesuaikan diri di setiap kondisi. Ini ciri pemimpin yang matang,” tuturnya.
Terkait perdebatan soal alokasi anggaran DIPA Kemenag 2025 yang dinilai tidak seimbang antara Islam dan agama lain, Prof Amin menekankan perlunya analisis berbasis data. Dengan penganut Islam yang mencapai 87,2 persen populasi, wajar bila anggaran pendidikan keagamaan Islam lebih besar.
“Pesantren saja ada lebih dari 39.500 di seluruh Indonesia. Belum madrasah, sekolah diniyah, dan lembaga pendidikan formal lainnya. Secara manajerial, kebutuhan anggarannya memang lebih tinggi,” jelasnya.
Baginya, yang perlu dikritisi bukan nominal anggarannya, tetapi seberapa efektif penggunaannya. Ia juga mengingatkan pentingnya kajian objektif dan menghindari analisis yang tidak berdasar data valid.
Diketahui, dalam acara JATMA tersebut, Menag Nasaruddin mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Indonesia sebagai rumah besar bagi seluruh umat beragama. Ia menekankan, Masjid Istiqlal tidak hanya menjadi pusat ibadah umat Islam, tetapi juga pusat kemanusiaan.
Menurutnya, rumah ibadah seharusnya menjadi tempat yang memberikan bantuan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa membedakan latar belakang agama. Prinsip ini diyakininya sebagai modal sosial penting bagi Indonesia untuk tampil sebagai pelopor Islam moderat yang damai dan toleran. (*)
