NARAKITA, SEMARANG- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah masih terkendala minimnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari kebutuhan 2.753 unit di seluruh kabupaten/kota, hingga akhir Juli 2025 baru 335 dapur yang beroperasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh kepala daerah di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (31/7), menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan dapur gizi di daerah.
“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.
Data Pemprov mencatat, jumlah penerima manfaat MBG di Jateng saat ini mencapai 953.912 jiwa, atau baru sekitar 9,8 persen dari total potensi sasaran lebih dari 9,6 juta jiwa. Beberapa daerah dengan capaian tertinggi antara lain Kabupaten Banyumas (32 unit), Blora (21 unit), dan Cilacap (16 unit).
Sementara sejumlah daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih rendah realisasinya. Untuk mendukung percepatan, Pemprov Jateng menyiapkan 26 bidang tanah dengan total luas hampir 280 ribu meter persegi untuk pembangunan dapur gizi. Kolaborasi lintas sektor dengan TNI dan Polri juga tengah digalang.
Enam Langkah
Gubernur Luthfi menekankan enam langkah strategis untuk percepatan program, yakni pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan tata kelola, validasi data sasaran, pengawasan sanitasi makanan, monitoring pasokan bahan baku, serta edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.
Ia juga mengapresiasi daerah seperti Jepara yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri. “Kalau semua kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka koordinasi pusat dan daerah akan jauh lebih mudah,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Jateng. Ia menyebut, per 28 Juli 2025 terdapat 2.378 SPPG aktif secara nasional, melayani lebih dari 7,4 juta warga, dengan estimasi anggaran operasional mencapai Rp111,55 miliar per hari.
Rakor turut dihadiri Sekda Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, para kepala daerah, Dandim, Kapolres, serta perwakilan OPD terkait. (*)
