BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah akhirnya buka kartu soal kondisi keuangan negara. Kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, jika Indonesia gak nambah utang, maka krisis ekonomi seperti pada 1998 bisa terulang. Gimana logikanya ya?
Total utang Indonesia sepanjang 2025 disebut sudah menyentuh 40,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angkanya nggak kecil, kalau dihitung dari nilai PDB yang tembus Rp23.821 triliun, maka utang pemerintah berada di kisaran Rp9.647,5 triliun.
Fakta ini diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat berbicara di kawasan The Tribrata Darmawangsa, Jakarta., Kamis (12/2/2026).
“Defisitnya di 2,92% dan utangnya 40,5% dari PDB,” ujarnya.
Bacaaja: Prabowo Tarik Pinjaman Lagi Rp832 Triliun Demi MBG, Utang Indonesia Tembus Rp10.000 T
Bacaaja: Moody’s Turunin Outlook Utang RI Gara-gara MBG, Begini Kata Menkeu Purbaya
Saat dikonfirmasi soal angka jumbo tersebut, ia nggak mengelak. Justru, menurutnya, utang jadi langkah yang mau nggak mau harus diambil.
Alasannya simpel tapi berat: ekonomi sempat melambat tajam.
Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan ekstrem, membiarkan situasi memburuk seperti krisis Krisis Moneter Asia 1998 atau menambah utang agar roda ekonomi tetap berputar.
“Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus memberi gambaran bahwa penambahan utang bukan tanpa risiko, tapi dianggap sebagai rem darurat agar ekonomi nggak terjun bebas.
Menariknya, angka utang 2025 ini juga sulit dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya. Pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, data utang tak lagi rutin dipublikasikan lewat Buku APBN Kinerja dan Fakta.
Namun dalam laporan ke DPR, posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, sempat mencapai sekitar Rp10.269 triliun pada akhir 2024.
Di sisi lain, negara masih punya total aset Rp13.692,4 triliun dengan ekuitas sekitar Rp3.424,4 triliun. Artinya, pemerintah menilai kapasitas fiskal masih cukup kuat untuk menopang pembangunan.
Meski begitu, angka utang yang terus jadi sorotan tetap memunculkan pertanyaan besar: apakah ini strategi penyelamatan jangka panjang, atau bom waktu yang baru akan terasa dampaknya nanti? (*)
