BACAAJA, SEMARANG- Nggak ada yang bilang pilkada langsung itu suci dan tanpa dosa. Masalahnya banyak. Ribet, mahal, dan sering bikin panas. Tapi semua itu bukan alasan buat nyopot hak pilih rakyat dan menggantinya dengan pilkada lewat DPRD.
Pengamat politik dari Fisip Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Nur Syamsudin menyebut, ada tiga penyakit kronis di pilkada langsung yang selama ini dibiarkan kambuh.
Pertama, duit. Pilkada sudah lama berubah jadi ajang adu modal. Biaya kampanye selangit mendorong politik uang, ketergantungan ke donatur, sampai balas budi setelah terpilih. Ujung-ujungnya, korupsi dianggap cicilan kekuasaan.
Kedua, polarisasi. Pilkada kerap membelah masyarakat. Isu SARA gampang dipantik. Politik identitas dipelihara. Warga diadu, elite tepuk tangan. Setelah selesai, lukanya sering ditinggal begitu saja.
Baca juga: Biaya Mahal Bukan Alasan, Pilkada Lewat DPRD Tanda Elite Mulai Takut Rakyat Kritis
Ketiga, soal kualitas calon. Sistem yang mahal otomatis menyaring kandidat berdasarkan isi dompet, bukan kapasitas dan integritas. Yang pintar tapi miskin minggir dulu. Yang kuat modalnya, maju paling depan.
Tapi menurut Nur, semua masalah itu masih bisa dicarikan solusi. Yang perlu dibenahi adalah sistem pilkada langsungnya, bukan dibuang sekalian. “Solusi alternatif tidak harus menghapus hak pilih rakyat, tetapi memperbaiki sistem yang ada,” jelasnya, Senin (29/12/2025).
Banyak Jalan
Ada banyak jalan tanpa harus menarik pilkada ke DPRD. Mulai dari pembiayaan kampanye yang lebih adil dan transparan. Donasi dibatasi, pengawasan diperketat, dan negara hadir memberi subsidi kampanye agar kompetisi lebih setara.
Lalu, seleksi calon diperketat. Bisa lewat ambang elektabilitas atau mekanisme lain, supaya yang maju benar-benar punya dukungan riil, bukan sekadar modal besar. Jumlah calon berkurang, politik uang ikut ditekan.
Partai politik juga harus dipaksa berbenah. Pencalonan jangan lagi jadi urusan elite tertutup. Harus ada seleksi terbuka, kompetitif, dan melibatkan publik. Bukan sekadar tunjuk atau setor mahar.
Baca juga: Pilkada lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi, Pengamat: Politik Transaksional
Di sisi lain, edukasi politik publik juga wajib digenjot. Selama pemilih masih permisif pada uang dan sentimen identitas, pilkada akan terus bermasalah, siapa pun yang memegang sistemnya.
Terakhir, menurut Nur, soal hukuman. Bagi pelanggar politik uang, sanksinya harus bikin kapok. Bukan cuma calon, tapi juga partai. Dari pembekuan hingga pencabutan kursi DPRD. Singkatnya, pilkada langsung memang banyak cacat. Tapi menggantinya dengan pilkada lewat DPRD bukan obat, malah bisa jadi penyakit baru. (bae)
