NARAKITA, SEMARANG – Munculnya persoalan-persoalan di pesisir Semarang-Demak diakibatkan adanya krisis lingkungan seperti penurunan tanah (land subsidence) dan risiko air seperti banjir rob dan abrasi.
Penduduk setempat kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian, harus berpisah dengan keluarga dan tatanan sosial di tempat hidupnya, hingga terpaksa hidup berkalang air laut.
Akademisi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Hotmauli Sidabalok mengatakan, di pesisir Pantura, Semarang merupakan daerah dengan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut paling parah.
Dia berpendapat, selain faktor alam, masalah itu dipicu masifnya pengambilan air tanah dan beratnya beban bangunan di kawasan pesisir Semarang, di mana ada pelabuhan hingga kawasan industri.
Hasil penelitian menunjukkan, pembangunan pelabuhan dan kawasan industri yang bejibun di Semarang berdampak pada kondisi lingkungan di sekitarnya, terutama pesisir Demak.
“Kenaikan air laut di wilayah Demak terjadi itu sejak 1993 yang kita ketahui itu merupakan masa pembangunan pelabuhan. Nah, arus air laut itu ke sana perginya karena di sini ada pembangunan yang masif,” beber Hotmauli, saat ditemui Sabtu (19/7/2025).
Menurutnya, jika pemerintah tak tutup mata atas fenomena tersebut, mestinya bangunan berat-berat tak lagi diizinkan dibangun di area pesisir.
Warga Kurang Diberi Ruang
Hotmauli melihat fenomena krisis lingkungan di Semarang-Demak cenderung dijelaskan secara teknokratis yang kemudian dijadikan landasan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Sisi lain, pengalaman warga pesisir yang secara langsung melakukan adaptasi dengan masalah di lingkungannya, kurang diberi ruang untuk turut menyumbang gagasan mencari solusi terbaik.
“Pengalaman warga bertahan hidup membangun apa sumber pendapatan yang baru itu seringkali tidak menjadi pertimbangan,” kritik Hotmauli, saat ditemui Sabtu (19/7/2025).
Hal itu berimplikasi pada penyelesaikan masalah yang hanya berfokus pada infrastruktur besar, yang tidak selalu adil bagi warga pesisir. Bahkan, warga yang terdampak krisis justru tidak dibantu menyelesaikan masalahnya.
Hotmauli mencontohkan dengan masalah banjir rob yang diselesaikan oleh pemerintah dengan membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang pesisir Demak-Semarang.
Bahkan proyek infrastruktur ambisius itu direncanakan diperpanjang dari Banten hingga Jawa Timur, agar mampu membentengi pesisir utara Pulau Jawa dari banjir rob, abrasi, dan kenaikan muka air laut.
Merespon kondisi tersebut, konsorsium penelitian Pluralizing yang terdiri dari Unika, Unissula, Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Walhi Jateng, LBH Semarang, Amerta Air Indonesia, dan IHE Delft, mencoba melakukan pendekatan yang berbeda.
Pluralizing mendorong pluralisasi pengetahuan dengan membuka ruang bagi suara pengalaman dan solusi dari kelompok rentan di wilayah pesisir.
“Jadi kalau warga ini didengarkan, ditanya bagaimana dia bisa bertahan dengan kondisi yang ada sekarang, terutama dengan perubahan iklim maka pengambilan kebijakan itu akan holistik, tidak hanya dari satu sisi teknokrat saja,” ujarnya. *bae
