NARAKITA, JAKARTA – Munculnya kabar soal wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi seperti WhatsApp langsung menjadi sorotan publik. Kekhawatiran pun mencuat, terlebih karena layanan ini telah menjadi bagian penting dari komunikasi masyarakat sehari-hari.
Namun, kabar tersebut langsung ditepis oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana apapun untuk membatasi layanan berbasis internet seperti WhatsApp Call, yang tergolong sebagai Voice over IP (VoIP).
“Dengan tegas saya sampaikan, tidak ada pembahasan di kementerian terkait pembatasan WhatsApp Call. Isu yang beredar itu tidak benar,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/7/2025).
Penegasan ini disampaikan setelah pernyataan sebelumnya dari pejabat Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, yang mengungkap adanya masukan dari sejumlah pihak untuk mengatur layanan panggilan berbasis internet.
Menurut Meutya, masukan tersebut datang dari kalangan industri, termasuk Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Namun, masukan itu belum pernah ditindaklanjuti dalam bentuk pembahasan resmi.
“Ada aspirasi dari industri telekomunikasi terkait ekosistem digital, tetapi itu belum pernah masuk ke agenda pengambilan keputusan pemerintah,” jelasnya.
Isu ini sempat membuat masyarakat khawatir, mengingat penggunaan WhatsApp Call dan layanan sejenis sangat membantu dalam komunikasi murah dan lintas wilayah, baik secara domestik maupun internasional.
Menkomdigi juga menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang mungkin timbul akibat simpang siur informasi. Ia meminta agar pihak-pihak di internal kementerian segera melakukan klarifikasi dan menjaga agar kebijakan digital tetap transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Saya telah minta tim di internal kementerian untuk mengecek ulang informasi yang berkembang dan memastikan tidak ada interpretasi yang salah terkait arah kebijakan digital kita,” ujarnya.
Di tengah derasnya transformasi digital, isu-isu seperti ini memang rawan menimbulkan kegaduhan jika tidak segera diluruskan. Meutya menegaskan bahwa pemerintah justru fokus mendorong inovasi dan memperkuat konektivitas, bukan membatasi ruang digital masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut layanan digital harus melalui tahapan konsultasi publik dan melibatkan banyak pihak sebelum ditetapkan secara resmi.
Lebih jauh, Menkomdigi meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Ia menekankan pentingnya literasi digital dalam menyaring kabar-kabar yang berseliweran di media sosial.
“Jangan langsung percaya pada narasi yang belum diverifikasi. Pemerintah selalu berkomitmen menjaga keterbukaan informasi dan tidak akan mengambil langkah sepihak,” tandasnya.
Sementara itu, sejumlah pengamat menyarankan pemerintah lebih aktif menjelaskan proses perumusan kebijakan digital kepada publik agar tidak menimbulkan ketakutan yang tidak perlu.
Komunitas digital dan pelaku usaha teknologi juga berharap isu ini menjadi pelajaran penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait regulasi di dunia digital.
Sampai saat ini, layanan VoIP seperti WhatsApp Call tetap bisa diakses oleh masyarakat seperti biasa tanpa gangguan atau pembatasan apapun dari pemerintah.
Pernyataan resmi dari Menkomdigi diharapkan dapat meredakan kekhawatiran publik dan memastikan bahwa hak digital warga negara tetap dijamin di era komunikasi berbasis teknologi. (*)
