BACAAJA, JAKARTA – Dua anggota DPR RI dari Nasdem yang belakangan jadi sorotan publik, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dinonaktifkan dari anggota dewan.
Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
Kedua pejabat yang katanya mewakili rakyat ini, belakangan jadi sorotan karenya pernyataan kontroversialnya.
“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem,” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim.
Dengan penonaktifan ini, secara otomatis Nasdem mengakui keduanya adalah biang kerok, yang omongannya suka nyakitin hati dan perasaan rakyat.
Ia menambahkan, pernyataan Sahroni dan Nafa Urbach juga dinilai menyimpang dari perjuangan Partai Nasdem.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang telah menyinggung dan menciderai perasaan rakyat,” imbuhnya.
Sahroni bilang rakyat tolol
Sahroni sebelumnya disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.
Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru.
Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.
Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
Sahroni sempat dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.
Sementara itu, kekecewaan publik terhadap Nafa Urbach diduga berawal dari komentarnya saat live TikTok.
Dengan enteng Nafa Urbach menyatakan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bukan kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang kini tak lagi diberikan oleh negara.
Menurut Nafa Urbach, kebijakan tersebut diberikan karena anggota dewan kini harus menyewa rumah sendiri.
“Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, jadi rumah jabatan itu sudah dikembalikan ke pemerintah,” kata Nafa Urbach.
Warganet menilai bahwa dukungannya terhadap tunjangan Rp 50 juta per bulan sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. (*)
