BACAAJA, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Dalam arahannya, Luthfi menegaskan pelatihan kepemimpinan tidak boleh berhenti sebagai formalitas atau sekadar syarat menduduki jabatan. Menurutnya, peserta harus mampu membawa perubahan setelah kembali ke instansi masing-masing.
“Harapannya setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi.
Pelatihan tersebut diikuti 51 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di sejumlah daerah Indonesia.
Peserta berasal dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Transmigrasi, BIN, Pemprov Jateng, Pemprov Riau, Kota Ambon, Kota Manado, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonosobo, hingga Kabupaten Jepara.
Baca juga: Wow! Biaya Pelatihan Calon Manajer KDMP Rp45 Juta per Orang, Paling Gede untuk Latsarmil
Menurut Luthfi, keberagaman peserta menjadi kesempatan berharga untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi lintas daerah dan instansi.
Ia juga mengingatkan bahwa memimpin bukan sekadar memahami teori, tetapi bagaimana mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi persoalan di lapangan. “Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” ujarnya.
Di tengah tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global, Luthfi menilai seorang pemimpin harus mampu menghadirkan inovasi. Ia menolak pola kepemimpinan yang mengandalkan satu orang sebagai “superman”.
Perkuat Kolaborasi
Sebaliknya, menurutnya, keberhasilan pemerintahan hanya bisa dicapai melalui kerja tim yang solid atau super team dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
Sebagai contoh, Luthfi menyebut keberhasilan Jateng mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.
Menurutnya, capaian tersebut tidak mungkin diraih tanpa kerja sama seluruh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah. Model kolaborasi serupa, lanjutnya, juga dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Luthfi berharap seluruh peserta mampu menunjukkan transformasi kepemimpinan setelah menyelesaikan pelatihan. “Karena ini adalah sekolah kepemimpinan, minimal dia harus mempunyai transformasi kepemimpinan. Banyak teori-teori kepemimpinan, tergantung bagaimana mereka nanti bersikap dan bertindak di lapangan,” pungkasnya.
Baca juga: Bupati Amel Tegaskan Komitmen ASN Baru: Bukan Sekadar Status, Tapi Amanah Pelayanan
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara, Erna Erawati menegaskan, ada tiga kemampuan utama yang harus dimiliki pemimpin masa kini, yakni adaptif, berorientasi pada dampak, dan mampu berkolaborasi.
Menurutnya, masyarakat tidak lagi melihat banyaknya program yang dibuat pemerintah, tetapi lebih menilai apakah persoalan mereka benar-benar selesai.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” katanya.
Pelatihan tersebut turut dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia GL Kalake, Sekretaris BPSDM Kemendagri Afrijal Dahrin DJ, serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan pemerintah daerah.
Di dunia birokrasi, sertifikat memang bisa dipajang di dinding. Tapi yang benar-benar diingat masyarakat bukan bingkainya, melainkan apakah setelah pelatihan, pelayanan ikut berubah atau tetap jalan di tempat. (tebe)
