BACAAJA, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meluruskan polemik soal gagasannya menambah jumlah wakil presiden (wapres) menjadi lebih dari satu orang. Dia menegaskan, ide tersebut bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat, apalagi dikaitkan dengan situasi politik yang sedang berkembang.
Sultan mengatakan, wacana tersebut merupakan pemikiran jangka panjang tentang bagaimana Indonesia membangun sistem kepemimpinan nasional yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah. Menurutnya, gagasan itu tidak bisa langsung diwujudkan karena sistem ketatanegaraan Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas dalam konstitusi.
“Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Dia menambahkan, jika suatu saat gagasan tersebut hendak diwujudkan, pembahasannya harus dilakukan secara matang. Perubahan juga wajib melewati proses konstitusional dan mendapatkan kesepakatan luas dari berbagai elemen bangsa.
Sultan juga meminta agar usulannya tidak ditarik ke dalam kepentingan politik sesaat. Dia mengingatkan, ide mengenai penambahan jumlah wapres sebenarnya sudah pernah disampaikannya sejak 2019, jauh sebelum kembali ramai diperbincangkan belakangan ini.
Menurut Sultan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan. Wilayahnya sangat luas, penduduknya besar, serta terdiri dari ribuan pulau dengan latar belakang suku, budaya, dan adat istiadat yang beragam.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, dia merasa perlu ada pemikiran baru mengenai model kepemimpinan nasional yang bisa memperkuat hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Sultan mengingatkan, Indonesia juga dibangun dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita bersama. Semangat tersebut, menurutnya, perlu terus dijaga dalam merancang sistem pemerintahan ke depan.
“Saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” tuturnya.
Dia berpandangan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan kepentingan daerah perlu menjadi perhatian. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan bisa saling menguatkan demi pemerintahan yang lebih efektif.
Meski begitu, Sultan tidak menganggap gagasannya sebagai konsep yang sudah matang dan pasti benar. Dia justru membuka ruang bagi para ahli hukum tata negara, akademisi, politisi, hingga masyarakat untuk membedah ide tersebut.
Menurutnya, kritik dan perdebatan justru dibutuhkan agar sebuah gagasan bisa diuji dari berbagai sudut pandang. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan muncul pemikiran lain yang lebih baik dari usulan yang disampaikannya.
Sultan juga menyadari ide penambahan jumlah wapres terdengar tidak biasa karena berbeda dari sistem yang selama ini dikenal masyarakat. Apalagi, wacana tersebut kembali menjadi sorotan ketika posisi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dia menganggap perbedaan pendapat sebagai hal lumrah dalam demokrasi. Masyarakat berhak menerima, menolak, maupun mengkritisi gagasan tersebut secara terbuka.
“Kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut,” ujarnya.
Sultan kembali memastikan bahwa dirinya tidak sedang mencari sensasi melalui usulan tersebut. Sebagai pimpinan salah satu lembaga negara, dia merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran mengenai masa depan Indonesia.
Dia pun mengakui gagasan yang disampaikannya masih memiliki kekurangan dan sangat terbuka terhadap berbagai masukan.
“Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini,” pungkasnya. (*)

