BACAAJA, YOGYAKARTA – Drama internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum juga tamat. Konflik elite yang makin ke sini makin berisik itu bikin kelompok akar rumput NU angkat suara.
Mereka yang menamakan diri Jelata-jelata Nahdliyyin minta satu hal sederhana: NU stop ribut, balik fokus ke jamaah.
Menurut kelompok ini, NU seharusnya sibuk ngurus maslahat umat, bukan malah terjebak konflik internal yang ujung-ujungnya cuma muter di lingkar elite PBNU.
Bacaaja: Konflik PBNU Bikin Resah, Nahdliyin Nusantara Desak Kiai Sepuh Turun Gunung
Bacaaja: PBNU Ganti Nahkoda, Menag: Pemerintah Nggak Ikut-Ikut!
Program NU, kata mereka, jangan sampai disetir kepentingan segelintir orang yang terlalu lama “nongkrong” di pucuk kekuasaan.
Penasihat Jelata-jelata Nahdliyyin, Kiai Nur Khalik Ridwan, mengingatkan bahwa konflik hari ini bukan kejadian tiba-tiba.
Akar masalahnya, kata dia, bisa ditarik jauh ke belakang, tepatnya ke Muktamar NU di Lampung.
“PWNU dan PCNU harus sadar, apa yang terjadi sekarang ini adalah buah dari Muktamar Lampung. Jangan sampai kesalahan yang sama diulang lagi ke depan,” ujarnya.
Nada kritik makin tajam ketika konflik PBNU dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekretaris Jelata Nahdliyyin, Gus Zuhdi Abdurrohman, menilai langkah itu kebablasan.
“Membawa konflik NU ke PTUN itu sama saja memperlakukan NU seperti partai politik,” kata Gus Zuhdi.
Ia mengutip pesan KH Ma’ruf Amin bahwa NU seharusnya membantu negara menyelesaikan urusan, bukan malah diurus oleh negara.
Sikap ini ditegaskan dalam halaqah yang digelar di Krapyak, Yogyakarta, Jumat (19/12/2025). Forum tersebut menghasilkan Risalah Jelata-jelata Nahdliyyin yang berisi tiga tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta Ketua Umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf untuk legawa menerima putusan kelembagaan Syuriah.
Legawa, kata mereka, bukan berarti kalah. Justru itu sikap kesatria: mendahulukan organisasi di atas ego pribadi, seperti yang pernah dicontohkan KH Ali Yafie saat memimpin NU bersama Gus Dur.
Kedua, Jelata Nahdliyyin mendorong agar jajaran pengurus harian PBNU—mulai dari Rais Aam sampai bendahara—tidak lagi maju atau dicalonkan di periode berikutnya.
Termasuk Penjabat Ketua Umum. Tujuannya jelas: memutus mata rantai konflik dan menepis dugaan bahwa kepengurusan NU cuma muter di orang-orang itu lagi.
Ketiga, dan ini yang paling nyeletuk, mereka minta konsesi tambang yang didapat PBNU dikembalikan ke pemerintah. Alasannya bukan cuma etis, tapi juga strategis.
“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar keuntungan,” begitu prinsip yang mereka pegang. Pengembalian konsesi tambang ini juga dimaksudkan untuk menepis tudingan bahwa konflik PBNU dipicu urusan duniawi alias rebutan tambang.
Halaqah ini disebut sebagai lanjutan dari Musyawarah Besar Nahdliyyin di Yogyakarta sekaligus respons atas konflik elite PBNU yang tak kunjung reda.
Jelata Nahdliyyin pun mengajak PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia buat mikir bareng: NU mau sibuk ribut internal, atau balik ke khitah perjuangan?
Sebagai penutup, mereka mengingatkan pesan klasik Nabi Muhammad SAW yang relevan sampai hari ini: kama takununa yuwallā ‘alaikum—pemimpin kalian adalah cermin dari diri kalian sendiri.
Singkatnya: kalau NU mau adem, ya semua pihak harus sama-sama ngerem. (*)
