Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Dok! DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Info

Dok! DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja

R. Izra
Last updated: Oktober 6, 2026 12:53 pm
By R. Izra
3 Min Read
Share
Ilustrasi rapat paripurna DPR RI.
Ilustrasi rapat paripurna DPR RI.
SHARE

BACAAJA, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan rancangan undang-undangan (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undangan-undang (UU) dalam rapat paripurna, Selasa (6/10/2026).

Rapat paripurna pengesahaan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, terpisah dari UU Cipta Kerja.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan, politikus PDIP itu, kepada seluruh fraksi.

Bacaaja: Menanti Nasib Gibran, Hari Ini MK Bacakan Putusan Perkara Syarat Pencalonan Wakil Presiden
Bacaaja: Puan Maharani Ngobrol Bareng Tokoh Publik, Jawab Aspirasi Pasca Demo Besar-besaran!

Seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuannya. Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat pairpurna pun serempak menjawab ‘setuju’.

“Alhamdulillah,” kata Puan.

Pengesahan ini juga disaksikan perwakilan kelompok buruh. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea bahkan terlihat berdiri di balkon ruang rapat sambil bertepuk tangan ketika UU tersebut disahkan.

Beri kepastian perlindungan kepada pekerja

UU baru ini nggak cuma bicara soal upah. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, aturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian bagi pekerja, pengusaha, pemberi kerja, dan pemerintah.

Tujuannya juga cukup luas. Mulai dari memperkuat perlindungan pekerja, membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, sampai membangun sistem pengupahan yang adil dan layak.

Hubungan industrial juga diatur supaya lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan kata lain, aturan ini bakal mengatur banyak hal yang berkaitan langsung dengan dunia kerja.

Isinya 23 bab dan 313 pasal

Buat yang penasaran seberapa tebal aturan barunya, jawabannya lumayan panjang. UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

Materinya mencakup berbagai hal. Mulai dari kesempatan kerja yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga tenaga kerja sektor informal.

Ada juga aturan soal pekerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan PHK.

Bahkan urusan pesangon juga punya bab tersendiri. Selain itu, ada bagian yang mengatur pembinaan, pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.

Jadi, aturan ini bukan sekadar mengganti nama atau memindahkan pasal. Cakupannya cukup luas.

Tindak lanjut putusan MK

Ada alasan penting di balik lahirnya UU baru tersebut. Penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, MK meminta pemerintah dan DPR membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

MK juga meminta aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Batas waktunya juga sudah ditentukan. Pembentuk undang-undang diberi waktu dua tahun sejak putusan MK dibacakan pada 31 Oktober 2024.

Artinya, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus dipisahkan sebelum 31 Oktober 2026. Dan sekarang, DPR sudah mengambil langkahnya. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diketok menjadi UU pada 6 Oktober 2026. (*)

You Might Also Like

Pasang Portal, Cara Pemkot Jinakkan “Zona Horor” Silayur

Musorprov Jateng Mundur, Tapi Calonnya Udah Fix Satu

KPK Boyong 12 Pejabat Tulungagung ke Surabaya, Kasus OTT Bupati Gatut Masih Gelap

Dari Ojol sampai Penyapu Jalan Ketemu di Dapur Marhaen, Nasi Lodeh Nyaris Ludes

Awal Tahun Polda Jateng “Oper Gigi”, Enam Pejabat Utama Berganti

TAGGED:DPR RIheadlineparipurnapdippuan maharaniuu perlindungan ketenagakerjaan
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article SALAMI PENDUKUNG: Terdakwa korupsi, Sudewo Bupati Pati (baju batik) menyalami pendukung di sela-sela istirahat sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (5/10/2026). (bae) Butuh 13 Jam Baca Pleidoi Sudewo, Pendukung Bertahan hingga Tengah Malam
Next Article Ilustrasi aksi perundungan (bullying) atau kekerasan siswa di sekolah. Siswa SD di Pemalang Tewas Dihajar Kakak Kelas, Polisi Ungkap Pekerjaan Orang Tua Terduga Pelaku

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Program Ekonomi Pemerintah Diharapkan Tingkatkan Perekonomian Lokal

Pexi Jateng Bidik Panggung Asia 2027 di Tiongkok

Autoimun Mengintai Jutaan Warga, Perempuan Paling Rentan

Hobi Teh Manis? Lima Risiko Ini Mengintai Tubuh

Jangan Asal Pelihara, Empat Hewan Ini Berbahaya

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Petugas KPK memamerkan 5 koper uang yang disita dari 'safe house' Bea Cukai di Jakarta Pusat.
Hukum

KPK Pamerkan Uang 5 Koper Hasil Sitaan ‘Safe House’ Bea Cukai di Jakarta

Februari 27, 2026
MOTOR MASUK TOL - Petugas Jasa Marga menghentikan pemotor yang masuk Tol Batang dan berkendara melawan arah. (ist)
Info

Viral! Motor Bonceng Tiga Nekat Lawan Arah di Tol Batang, Ini Kata Jasa Marga

Mei 19, 2026
Ketua DPR RI Puang Maharani menjabat tangan PM China Li Qiang sebelum pertemuan bilateral kedua negara di Jakarta, Minggu (25/5/2025)
Unik

Puan Ajak China Berpartisipasi Ciptakan Stabilitas dan Perdamaian di ASEAN

Mei 25, 2025
Hukum

Kemenkum Jateng Audit Notaris, PMPJ Diminta Jangan Cuma Jadi Penghias Lemari

September 30, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Dok! DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?