BACAAJA, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengguyur kredit murah buat rakyat mulai bikin dunia perbankan ramai. Di satu sisi, banyak masyarakat langsung menyambut antusias karena bunga pinjaman disebut bakal jauh lebih ringan. Tapi di sisi lain, bank-bank pelat merah juga mulai diingatkan soal risiko yang bisa ikut datang diam-diam.
Wacana kredit murah itu sebelumnya disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi masyarakat kecil yang selama ini masih kesulitan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah.
Menurut Prabowo, banyak rakyat justru terjebak pinjaman berbunga tinggi, bahkan ada yang mencapai 70 persen per tahun. Situasi itu dianggap memberatkan masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan warga yang sulit mengakses layanan perbankan formal.
Karena itu, Prabowo mengaku sudah memberi arahan kepada bank-bank milik negara untuk menyalurkan kredit dengan bunga maksimal lima persen dalam tenor satu tahun. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian publik karena angka bunga itu dianggap sangat rendah dibanding pinjaman komersial pada umumnya.
“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” ujar Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan lewat kanal resmi Sekretariat Presiden.
Belum lama setelah pernyataan itu viral, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya buka suara. OJK menilai program kredit murah tersebut sebenarnya punya tujuan yang sangat baik, terutama untuk membantu masyarakat kecil yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan program tersebut juga bisa menjadi peluang bisnis jangka panjang bagi industri perbankan jika dijalankan dengan tepat dan hati-hati.
Menurut Dian, kredit murah bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelompok unbankable agar punya akses pembiayaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sebab selama ini banyak warga kecil akhirnya bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi karena sulit masuk sistem perbankan.
Meski mendukung gagasan tersebut, OJK tetap mengingatkan bank-bank agar tidak terlena. Dian menekankan bahwa penyaluran kredit murah tetap harus dibarengi penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang ketat.
Pasalnya, program kredit bunga rendah memang terdengar menarik di permukaan, tetapi jika tidak dikelola hati-hati bisa berubah jadi beban besar bagi bank itu sendiri. Risiko kredit macet atau non-performing loan alias NPL disebut jadi salah satu ancaman utama.
Karena itu, OJK meminta industri perbankan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian saat menyalurkan pinjaman. Salah satu yang terus ditekankan adalah penggunaan prinsip 5C dalam analisis kredit.
Prinsip tersebut meliputi character atau karakter peminjam, capacity atau kemampuan membayar, capital atau modal, collateral atau jaminan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi. Dengan cara itu, kualitas kredit diharapkan tetap sehat meski bunganya dibuat murah.
OJK juga meminta bank memperkuat sistem pengawasan internal dan rutin melakukan stress test atau simulasi ketahanan keuangan dalam berbagai kondisi ekonomi. Langkah itu penting supaya kondisi modal dan kualitas aset bank tetap aman meski program kredit murah berjalan besar-besaran.
Selain itu, pencadangan dana untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit juga diminta tetap diperhatikan. Sebab semakin besar penyaluran pinjaman, semakin besar pula risiko gagal bayar yang mungkin muncul di kemudian hari.
Di tengah wacana ini, publik memang terbelah jadi dua kubu. Ada yang sangat optimistis karena kredit murah dianggap bisa jadi napas baru bagi UMKM dan masyarakat kecil. Namun ada juga yang khawatir bank negara nantinya justru dibebani risiko besar jika penyaluran dilakukan terlalu agresif.
Sebagian pelaku usaha kecil sendiri mengaku cukup berharap program itu benar-benar terealisasi. Banyak UMKM selama ini kesulitan berkembang karena bunga pinjaman dinilai terlalu tinggi dan syarat bank terlalu rumit.
Bagi masyarakat kelas bawah, kredit berbunga rendah dianggap bisa membantu modal usaha tanpa harus terjebak pinjaman online ilegal atau rentenir yang bunganya mencekik. Karena itu, pernyataan Prabowo langsung mendapat respons besar dari berbagai kalangan.
Namun para pengamat keuangan juga mengingatkan bahwa kredit murah bukan berarti kredit dibagikan tanpa perhitungan. Jika penyaluran tidak tepat sasaran, potensi kredit macet bisa meningkat dan akhirnya malah membebani keuangan bank negara.
OJK memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait agar program tersebut nantinya berjalan sehat dan berkelanjutan. Pengawasan disebut akan diperkuat supaya manfaat kredit benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Sampai saat ini, pemerintah memang belum mengumumkan detail teknis pelaksanaan program kredit murah tersebut. Belum ada penjelasan pasti kapan kebijakan mulai diterapkan, siapa prioritas penerimanya, maupun mekanisme pengajuannya.
Meski begitu, satu hal sudah terlihat jelas. Wacana kredit murah ala Prabowo bukan cuma soal bunga pinjaman rendah, tetapi juga jadi ujian besar bagi bank negara untuk tetap kuat sambil membantu rakyat kecil mendapat akses pembiayaan yang lebih adil dan manusiawi. (*)
